SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengingatkan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah agar intens memantau perkembangan harga bahan pangan menjelang bulan suci Ramadan.
“Harus ada penjagaan stabilitas harga bahan pangan harga, termasuk mendorong kelancaran pasoknya. Jangan sampai kecolongan tiba-tiba terjadi lonjakan harga dan kita terlambat mengantisipasinya,” kata Mohammad Saleh, Sabtu 14 Februari 2026.
Ditegaskan, kestabilan harga bahan pangan merupakan hal penting yang harus dijaga karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemantauan yang intens dan lengkap dalam hal supply and chain (rantai pasok) harus menjadi prioritas kerja pemerintah daerah.
Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi teknis perdagangan, pangan dan pertanian harus satu langkah dalam koordinasi Sekretaris Daerah dalam menjaga stabilitas dan mempersiapkan antisipasi atas hal-hal yang mungkin terjadi.
Saleh meminta agar aparat pemerintah sigap dan waspada terhadap pergerakan harga bahan pangan di Jawa Tengah saat ini.
“Gejolak harga harus terwaspadai karena kalau sampai terjadi, dampaknya bisa kemana-mana. Karenanya, kalau sampai ada indikasi ada pihak-pihak yang mencoba mempermainkan harga bahan pangan, saya minta ada tindakan tegas,” ujar Mohammad Saleh.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh Raih Gelar Doktor Hukum, Predikat Summa Cumlaude
Memang, dia menambahkan, Pemprov Jateng tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dan keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota, serta dukungan aparat penegak hukum mengingat penyediaan, distribusi dan perdagangan bahan pangan melibatkan banyak sektor.
Namun, sebagai pengelola wilayah, Pemprov Jateng harus menjadi inisiator dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan.
Fenomena lonjakan harga bahan pangan menjelang Ramadan seringkali terjadi. Fenomena itu tidak boleh di jadikan alasan pembenaran. Sewajarnya, kenaikan harga bahan pangan dalam konteks mekanisme pasar kalau terjadi ketidak-seimbangan permintaan dan pasok.
Untuk itu, jika terjadi ketimpangan, pemerintah harus melakukan intervensi agar gejolak harga yang ekstrem tidak terjadi.
