SEMARANG, beritajateng.tv – Momentum Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November menjadi refleksi bagi dunia pendidikan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (PGRI) Jawa Tengah sekaligus Anggota DPD RI, Muhdi.
Dalam Hari Guru Nasional ini, Muhdi menyoroti persoalan manajemen guru yang ia nilai masih belum tertata dengan baik.
Salah satu penyebabnya, kata Muhdi, ialah ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan tenaga pendidik.
“Manajemen guru masih jelek sekali di Indonesia, kelemahannya di mana? Menurut saya daerah dengan pusat juga belum match ya artinya update data itu tidak continue,” jelas Muhdi, Senin 25 November 2024.
BACA JUGA: Lomba Bocce dan Karaoke Meriahkan Hari Guru Nasional di SLB Kota Semarang
Menurutnya, hingga saat ini banyak guru honorer yang belum mendapat kepastian kepegawaian.
Kesejahteraan mereka masih menjadi PR bagi pemerintah pusat dan daerah. Penyelesaian masalah guru honorer ini dalam hematnya membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar wacana.
Caranya, dengan mempercepat proses pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang harusnya berakhir pada tahun 2024 ini.
“Guru honorer menurut undang-undang ASN itu harus selesai tahun ini,” sambung dia.
Kendati demikian, yang terjadi justru sebaliknya. Kondisi di Provinsi Jawa Tengah adalah jumlah honorer lebih banyak dari formasinya.
Pihaknya pun berharap mulai tahun 2025 tidak ada lagi guru dengan status honorer. Muhdi pun mendorong agar PPG atau sertifikasi guru kuotanya diperbesar. Sehingga tahun depan, jumlah guru yang pensiun dan pengangkatan guru sebanding.
“Jadi jumlah ke depan kalau sudah cukup (semua guru honorer diangkat PPPK/ASN) itu yang pensiun berarti diangkat sejumlah itu. Kalau tahun depan butuh 80 ribu, tahun ini nyeleksi 80 ribu,” ungkapnya.
