SEMARANG, beritajateng.tv – Ratusan driver ojek online (ojol) memadati GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jumat, 12 September 2025 sore. Mereka menyampaikan keluh kesahnya kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luhtfi dan pejabat lainnya yang hadir.
Keluhan utama mereka tak jauh dari potongan aplikasi yang dianggap makin memberatkan setiap harinya. Tak hanya itu, status mereka sebagai mitra membuat mereka bereda dengan pekerja biasa yang terlindungi BPJS maupun mendapot tunjangan hari raya (THR).
Salah satu driver ojol perempuan yang juga merupakan seorang ibu asal Candisari, Kota Semarang, mengeluh di hadapan Ahmad Luthfi dalam pertemuan tersebut. Ibu tersebut mengeluh lantaran tak pernah mendapat bantuan seperti bantuan sosial maupun Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah.
“Selama ini, terlepas dari masalah ojol, di kampung saya, saya gak pernah tersentuh bantuan PKH, bansos,“ ujar ibu tersebut.
Luthfi pun mengarahkan para kepala OPD terkait, utamanya Dinas Perhubungan (Dishub), untuk mencatat segala keluh kesah para driver. Tak cuma Dinas Perhubungan, OPD lainnya seperti Dinas Sosial hingga Dinas Ketenagakerjaan juga hadir dan mencatat permintaan driver ojol dalam kesempatan itu.
Seluruh driver ojol yang hadir mendapat bantuan sembako dan pangan.
BACA JUGA: Hari ke-7 Usai Kematian Affan Kurniawan, Ojol Semarang Gelar Doa Bersama
Salah satu driver ojol asal Banyumanik, Kota Semarang, Nico, berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bisa membuat aplikator memperbaiki tarif untuk driver.
Pasalnya, kata Nico, potongan yang ia terima sebagai driver lebih besar. Bahkan, sehari-harinya Nico hanya mengantongi Rp100 ribu sebagai upah kotornya.
“Minta penyesuaian tarif dari aplikator ya, diperbaiki lah, soalnya potongannya lebih banyak dari biasanya. Mintanya ya sama rata, sesuai dengan peraturan Dinas Perhubungan,” ujar Nico saat beritajateng.tv jumpai usai acara berlangsung.
Nico yang sudah menjadi driver ojol sejak 2018 atau 7 (tujuh) tahun lalu itu mengaku ada perubahan yang signifikan terhadap pendapatannya saat ini.
“Kalau keinginan ya semoga ke depan lebih baik dan memerhatikan driver ojol. Terasa perubahannya ya, lebih susah sekarang, karena tarif menurun, semakin sulit,” pungkasnya.
Sebut Lakalantas penyebab kematian terbanyak ketimbang pembunuhan, Luthfi gratiskan driver ojol perpanjang SIM
Usai acara, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan kehadirannya sebagai bentuk komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyebut, forum semacam itu akan dijadikan role model bagi pekerja informal maupun kelompok pekerja lain.
“Ini bentuk komunikasi hadirnya pemerintah kepada masyarakat kita, kita buka dialog publik ya dan ini kita jadikan role model bagi para pekerja kita khususnya pekerja informal, kelompok-kelompok pekerja yang lain yang ini kita jadikan suasana kekerabatan,” kata Luthfi.
Menurutnya, pemerintah berperan penting menjembatani aspirasi yang kerap tak tersampaikan. Ia menilai, pertemuan tatap muka akan terus pihaknya perluas ke kabupaten/kota agar tidak ada lagi keluhan masyarakat yang terhenti di tengah jalan.
“Jadi yang paling utama bagaimana pemerintah itu menjembatani aspirasi-aspirasi yang mungkin tersumbat yang tidak disampaikan, maka forum temu muka ini akan kita kembangkan di wilayah kita termasuk di pemerintah kabupaten/kota kita juga,” sambung Luthfi.
Dalam kesempatan itu, sejumlah driver ojol juga menyampaikan keluhan terkait perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mati. Menanggapi hal itu, Luthfi menyebut pemerintah bersama kepolisian akan memberi kemudahan bagi driver ojol untuk memperpanjang SIM-nya secara gratis.
“Lakalantas adalah salah satu pembunuh terbesar di wilayah kita di samping pembunuhan. Maka apa? Kita dahulukan bagi para sopir yang SIM-nya mati, kita bantu. Untuk apa? Agar tidak terjadi adanya lakalantas pada saat dia di jalan, sehingga kita bantu mereka,” tegas Luthfi.
BACA JUGA: Viral Insiden Tragis Ojol Terlindas Brimob, Prabowo Akui Kecewa Kepada Para Petugas
Ia memastikan pihak kepolisian bersama Satlantas telah melakukan pendataan. Luthfi juga membuka peluang agar bantuan tersebut bisa tersalurkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Dengan upaya ini, Luthfi berharap tidak ada lagi sekat antara pemerintah dan masyarakat, termasuk pekerja informal seperti driver ojol. Menurutnya, Pemprov Jawa Tengah akan terus hadir lewat program konkret dan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar mereka.
“Pendataan sudah didata tadi sama Ditlantas, sama Pak Wakapolres. Kita nanti insensi pakai di CSR kita bisalah ya,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
