Ombudsman RI Jateng memastikan sebagian besar laporan masyarakat yang masuk hingga sebelum November 2025 telah terselesaikan. Sementara laporan yang masuk di akhir tahun masih dalam proses penanganan.
“Sekitar 35 laporan yang masuk di akhir 2025 masih berproses. Hasil penanganannya nanti akan kami publikasikan melalui kanal resmi Ombudsman,” katanya.
Terkait laporan lama seperti persoalan Kaligawe, Ombudsman menyebut koordinasi telah berlangsung dan saat ini fokus penanganan bergeser pada dampak kemacetan di wilayah sekitar, termasuk kawasan Trengguli.
Kabupaten Pati Masuk Atensi Pengawasan
Khusus Kabupaten Pati yang masuk lima besar daerah dengan laporan terbanyak, Ombudsman RI Jateng menegaskan akan memberikan perhatian lebih melalui penguatan pengawasan dan koordinasi hingga tingkat desa.
“Kami berbasis data. Jika laporan tinggi, maka atensi kami juga meningkat agar ada perbaikan nyata dalam pelayanan publik,” tegas Siti Farida.
BACA JUGA: Ombudsman RI: Pemkot Semarang Langgar Hukum Karena Tak Bayar Insentif Nakes Saat Covid-19
Ke depan, Ombudsman RI Jateng berharap instansi pelayanan publik di seluruh daerah menjadikan laporan masyarakat sebagai dasar evaluasi demi mewujudkan layanan yang lebih transparan, responsif, dan bebas maladministrasi. (*)
Editor: Farah Nazila
