SEMARANG, beritajateng.tv – Provinsi Jateng bakalan menghadapi berbagai tantangan selama musim mudik Lebaran 1446 H mendatang.
Adapun tantangan tersebut meliputi kepadatan transportasi, potensi kerawanan sosial dan kejahatan, hingga naiknya harga serta ketersediaan stok kebutuhan pokok.
Hal itu terungkap oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, dalam Rakor Forkopimda bertajuk “Sinergitas Antarlembaga dalam Menjaga Kondusivitas Jawa Tengah Menyambut Idul Fitri 2025″ di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin, 17 Maret 2025.
Sumanto menilai, mudik Lebaran tak hanya berkaitan dengan aspek spiritual. Namun, kata dia, juga berdampak pada sosial, ekonomi, dan keamanan.
BACA JUGA: Harga Bahan Pokok Melambung, Sumanto Minta Pemerintah Jamin Stok Cukup
Tak hanya itu, Sumanto optimistis mudik Lebaran 2025 ini akan membawa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Karenanya, Sumanto meminta pemerintah setempat mampu menjaga masyarakat yang akan masuk ke Jawa Tengah.
“Ekonomi yang belum baik akan meningkat saat hari raya Idulfitri. Jaga masyarakat yang akan mudik dalam rangka menghabiskan [uangnya], merantau satu tahun tabungannya mereka habiskan di Idulfitri,” tegasnya.
Salah satunya, Sumanto meminta kepala daerah yang hadir untuk memperbaiki jalan yang rusak di daerahnya. Terlebih, kata Sumanto, jalan rusak di Jawa Tengah selalu menjadi sorotan di media sosial.
“Jalan yang saat ini belum baik monggo ditambal dulu saja. Di medsos banyak lubang di jalan atau lubang berjalan-jalan, kita harus antisipasi,” jelas dia.
36,6 juta orang akan mudik ke Jateng, Sumanto minta OPD solid
Lebih lanjut, Sumanto mengungkap sebanyak 36,6 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan mudik ke Jawa Tengah. Data itu berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Litbang Kompas.
Artinya, 25 persen total pemudik se-Nasional akan mengunjungi Jawa Tengah. Hal itu membuat Jawa Tengah menjadi daerah dengan arus mudik tertinggi di Indonesia.
Pengamanan arus mudik dan balik pun Sumanto sebut perlu sinergi dan kolaborasi seluruh instansi, tak terkecuali DPRD.
BACA JUGA: Ada Kebijakan Opsen Pajak, Sumanto Dorong Pemprov Kreatif Optimalkan Pendapatan
Sumanto menuturkan, DPRD Provinsi Jawa Tengah bertugas untuk mengawasi implementasi kebijakan eksekutif, seperti kesiapan infrastruktur dan transportasi.
“DPRD juga menjadi saluran aspirasi masyarakat, mulai keluhan tentang keamanan, transportasi, hingga masalah sosial,” tegasnya.
Ia berharap, mudik dan perayaan Idul Fitri bisa berjalan dengan damai dan aman melalui koordinasi yang baik dan pengawasan yang ketat. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
