SEMARANG, beritajateng.tv – Penanganan banjir di Kota Semarang membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, hingga sektor swasta.
Selain pembangunan infrastruktur, edukasi publik dan pengelolaan lingkungan menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
Pakar Hidrologi Undip sekaligus Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Jawa Tengah, Sriyana, menilai banjir yang sempat terjadi di kawasan Ngaliyan beberapa waktu lalu tidak bisa lepas dari kombinasi faktor cuaca ekstrem dan kondisi geografis wilayah.
Berdasarkan data BMKG, curah hujan di wilayah Ngaliyan pada Mei lalu memang mencapai 50 hingga 100 milimeter per hari atau masuk kategori hujan lebat. Kondisi itu memberikan tekanan besar pada sistem drainase Kali Silandak yang menjadi salah satu saluran utama di kawasan tersebut.
“Masyarakat perlu memahami bahwa bentuk daerah aliran sungai di Ngaliyan cenderung bulat seperti mangkuk raksasa. Ketika hujan deras turun, air dari berbagai arah perbukitan akan berkumpul di satu titik secara bersamaan. Sehingga menghasilkan debit puncak yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Karena itu risiko banjir di wilayah ini memang lebih besar dibandingkan daerah dengan bentuk DAS memanjang,” ujar Sriyana.
Menurutnya, faktor alam tersebut semakin di perberat oleh perubahan tata guna lahan di kawasan hulu.
BACA JUGA: Agustina Inisiasi Waras Ekonomi, UMKM Semarang Dapat Pendampingan Terpadu dan Business Matching
Alih fungsi lahan, pertumbuhan permukiman, dan berkurangnya area resapan air menyebabkan limpasan air hujan meningkat tajam saat curah hujan tinggi.
Kondisi itu memicu erosi yang membawa material tanah ke wilayah hilir. Endapan lumpur kemudian menyumbat saluran drainase lingkungan dan memperparah genangan di sejumlah kawasan permukiman, termasuk di Purwoyoso.
Meski demikian, Pakar Hidrologi ini menilai berbagai infrastruktur pengendali banjir yang Pemerintah Kota Semarang bangun saat ini sudah cukup baik.
Persoalan utama justru terletak pada faktor pendukung seperti sedimentasi, sampah, dan keberadaan bangunan yang mempersempit aliran sungai.
“Infrastruktur makro sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Namun kinerjanya sering terganggu oleh tumpukan sampah, sedimentasi, serta bangunan liar di bantaran sungai. Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan biaya operasional dan pemeliharaan pompa yang terus bertambah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak lagi bisa mengandalkan satu instansi saja. Menurutnya, perlu pendekatan kolaboratif melalui konsep Octa Helix yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, aparat keamanan, media, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan warga.
“Penanganan tata air modern harus dilakukan secara terintegrasi. Semua pihak harus bergerak bersama. Kita membutuhkan aksi nyata, konsistensi, dan keberanian untuk berpikir global tetapi bertindak lokal demi masa depan Kota Semarang,” tegasnya.
Selain itu, Sriyana juga mendorong penguatan kapasitas masyarakat di tingkat RT dan RW. Salah satu usulannya adalah mengalokasikan sebagian anggaran lingkungan untuk mendukung gerakan pengelolaan sampah mandiri atau Zero Waste.
Menurutnya, pengurangan sampah sejak dari rumah tangga dapat membantu mencegah penyumbatan saluran drainase yang selama ini menjadi salah satu penyebab banjir perkotaan.
Koordinasi BBWS Pemali Juana
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyambut baik masukan dari kalangan akademisi.
Dia menegaskan bahwa edukasi masyarakat akan menjadi salah satu fokus utama dalam program pengelolaan lingkungan dan pengendalian banjir di Kota Semarang.
Agustina mengatakan pemerintah kota terus memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana untuk melakukan normalisasi dan pengerukan sungai. Bersamaan dengan pembersihan saluran drainase yang berjalan dengan dinas teknis.
“Kami sangat mengapresiasi analisis Prof Sriyana karena memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan banjir, mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Pemkot Semarang akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, tetapi kami juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga saluran air, tidak menutup drainase, serta mulai memilah sampah dari rumah masing-masing,” kata Agustina.
Ia menambahkan, keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan warga menjadi kunci untuk mewujudkan Kota Semarang yang lebih tangguh terhadap bencana hidrometeorologi. (*)
Editor: Elly Amaliyah
