Politik

Pasca Mundur Massal, DPP PSI Minta 13 DPC Semarang Tunggu Proses Islah

×

Pasca Mundur Massal, DPP PSI Minta 13 DPC Semarang Tunggu Proses Islah

Sebarkan artikel ini
dpc psi
Sebanyak 13 DPC PSI Kota Semarang saat menghadiri undangan DPP PSI di Jakarta. (Dok. Pribadi)

Hanif menegaskan, kehadiran mereka ke DPP bukan untuk mempertahankan jabatan atau melakukan tekanan politik di internal partai. Fokus utama mereka adalah menyampaikan kondisi yang terasakan di tingkat daerah.

“Kita datang ke DPP guna memenuhi undangan dan menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Tidak ada lagi tuntutan guna mempertahankan jabatan kami. Namun, semua keputusan ada di tangan pihak DPP,” tegasnya.

Hanif menyampaikan bahwa ia bersama pengurus yang telah mengundurkan diri, kini memilih menunggu langkah selanjutnya dari DPP PSI. Mereka menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian konflik internal tersebut kepada pimpinan pusat partai.

BACA JUGA: Geger DPC Mundur Massal, DPW PSI Jateng Ungkap Alasan Ketua DPD Semarang Kena PLT

Meski telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPD, Hanif menekankan bahwa komunikasi dengan DPP tetap terbuka. Juga berlangsung secara formal melalui undangan resmi. Para mantan pengurus DPC berharap ada solusi yang adil dan mampu meredam ketegangan di tubuh partai berlambang gajah tersebut.

Sebelumnya, aksi pengunduran diri massal itu diawali walk out dan mosi tidak percaya dari 13 DPC saat Rakerda dan Sertijab DPD PSI Kota Semarang pada Minggu, 11 Januari 2026 lalu. Kemudian, 13 DPC tersebut melakukan aksi undur diri massal. Hal ini dengan mengembalikan aset dan plang DPC masing-masing ke kantor DPD PSI Kota Semarang pada Minggu, 22 Februari 2026.

Ketua DPC PSI Semarang Tengah, Teguh Pambudi menegaskan alasan utama pengunduran diri para DPC adalah penunjukan Plt yang menggantikan Bangkit Mahanantiyo tanpa penjelasan dan dasar yang jelas. Ia menilai keputusan tersbeut sebagai bentuk arogansi DPW PSI Jawa Tengah.

“Sejak awal kami mempertanyakan kenapa ketua kami, Bangkit Mahanantiyo, di-Plt-kan tanpa sebab dan alasan yang kuat. Kami menilai itu sebagai bentuk arogansi DPW [Jawa Tengah],” tegasnya usai aksi pada Minggu, 22 Februari 2026.