Contohnya, PDIP menjadi pendukung utama program makan bergizi gratis meski sempat mendapat penolakan dari publik. “PDIP di parlemen total mendukung program strategis Prabowo yang pro rakyat,” jelas Adi.
Jadi partai Penyeimbang, PDIP dukung dan kritisi pemerintahan
Namun PDIP juga menunjukkan sikap kritis, terutama pada isu sejarah nasional dan perlindungan ojek online.
Ketika muncul wacana penulisan ulang sejarah, PDIP langsung meminta peninjauan ulang karena dianggap berpotensi memotong narasi penting bangsa.
Sikap ganda ini, menurut Adi, menguatkan posisi PDIP sebagai penyeimbang, bukan oposisi mutlak. “Kalau di era SBY dulu, PDIP jadi oposisi total. Tapi sekarang lebih lentur karena kedekatan Megawati dan Prabowo,” paparnya.
BACA JUGA: Susunan Lengkap Kepengurusan DPP PDIP 2025-2030, Megawati Ketua Umum Merangkap Sekjen
Adi juga menambahkan, persoalan PDIP bukan pada Presiden Prabowo, melainkan lebih kepada Wakil Presiden Gibran.
“Mayoritas elite PDIP belum siap bekerja sama dengan Gibran, yang dianggap replika politik Jokowi,” katanya.
Fenomena partai penyeimbang sejatinya pernah Partai Demokrat lakukan saat era Jokowi-JK. Namun, pada akhirnya Demokrat masuk kabinet. Apakah PDIP akan menempuh jalan serupa? Waktu yang akan menjawab. (*)
