SEMARANG, 3/8 (BeritaJateng.tv) – Pemerintah selayaknya melakukan sinkronisasi data jumlah angka penderita Covid-19 di tingkat kota dan provinsi. Ketidaksinkronan data menyebabkan keputusan pemerintah pusat ‘justru merugikan’ laju perekonomian di Kota Semarang.
Alhasil karena masih ditetapkan dalam level 4 PPKM, di Semarang hingga saat ini masih belum memperbolehkan beberapa sektor ekonomi khususnya di bidang pariwisata untuk beroperasi.
“Ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Data di DKK Kota Semarang misal di hari ini jumlah pasien terpapar sudah turun di angka 1.051, sementara data di Pemprov masih 2.310. Beberapa hari sebelumnya masih ada selisih hingga 5 ribuan. Ini jelas mempengaruhi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan,” terang gus Wahid, Koordinator Pegiat Wisata Kota Semarang.
Alhasil dengan data yang disampaikan Pemprov Jateng ke pusat, lahirlah keputusan bahwa PPKM di Kota Semarang masih di level 4. Namun dengan melihat fakta dan adanya selisih data, selayaknya level PPKM di Kota Semarang bisa turun lebih baik.
Dengan berada di level 4 itu pula, seluruh sektor ekonomi masih cukup lumpuh karena masih banyak pembatasan. Berbeda halnya jika berada di bawah level 4, tentu pembatasan yang dilakukan jauh lebih longgar dan ekonomi bergulir semakin baik.
“Mohon kiranya pihak-pihak terkait dapat lebih sinkron dalam memasukkan data. Masyarakat yang terkena imbasnya jika terus salah dalam input data, apalagi selisihnya sampai ribuan. Pemerintah yang salah, namun masyarakat yang menanggung akibatnya. Kami ini sudah jatuh tertimpa tangga, kerubuhan rumahnya juga,” keluhnya sembari berkelakar.
Gus Wahid menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkot Semarang dalam melaksanakan PPKM. Kedisiplinan dan langkah strategis pembatasan mobilitas warga, terbukti efektif menurunkan angka paparan virus.
“Ini harus diapresiasi, jangan sampai langkah efektif Pemkot Semarang tidak mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat. Dengan langkah tersebut, selayaknya lo kita berada di level 2 atau 3 PPKM. Ini jelas merugikan warga, kasihan juga Pemkot dan Pak Walikota Semarang yang sudah bekerja keras dan sudah membuahkan hasil namun seolah tidak diakui hanya gara-gara selisih angka,” tandasnya.
Pemprov Jateng sebagai pihak yang melakukan iput data ke pusat, dinilainya memiliki peran penting dalam melakukan sinkronisasi ini. Karenanya ia berharap, mereka lebih profesional dan semakin cermat dalam melakukan input data.
Terpisah, Ketua Kadin Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara menambahkan jika level PPKM saat ini selain ditentukan oleh kinerja Kepala Daerah, pemerintah, pelayanan dan fasilitas juga oleh kesadaran masyarakat dalam memerangi Covid-19. Akurasi data diperlukan karena terkait nasib banyak orang.
“Kedisiplinan masyarakat Kota Semarang dalam menjaga mobilitas saat PPKM darurat berhasil menurunkan kurva Covid-19 dengan signifikan, seharusnya menjadi pertimbangan bahwa Kota Semarang layak masuk level yang lebih rendah,” tukasnya.
Ditambahkan, profesionalisme dalam meng-update data masuk secara tepat, mutlak dilakukan. Kredibilitas data menjadi taruhan bagi banyak orang di masa pandemi ini karena kebijakan yang dilakukan berdampak pada perekonomian. (Ak/El)3++
