Keempat, efisiensi anggaran justru berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar. Biaya penanganan pascakecelakaan, mulai dari santunan hingga perbaikan infrastruktur, dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan investasi pencegahan.
Djoko juga menyoroti bahwa korban kecelakaan didominasi usia produktif 17–45 tahun, mencapai 58 persen. Hal ini berarti kehilangan tenaga produktif yang menjadi penggerak ekonomi keluarga dan negara.
Mengacu data Pusiknas Polri sepanjang 2025, korban kecelakaan didominasi usia 26–45 tahun (33 persen), disusul usia 17–25 tahun (25 persen), di bawah 17 tahun (15 persen), dan usia 46–65 tahun (22 persen). Kecelakaan paling banyak melibatkan sepeda motor, yakni 76,6 persen.
Selain itu, dampak sosial dan psikologis juga menjadi perhatian. Tingginya angka kecelakaan dapat menurunkan rasa aman masyarakat terhadap transportasi umum. Jika kondisi ini berlanjut, wilayah terpencil berisiko semakin terisolasi secara ekonomi dan akses pendidikan.
Djoko menegaskan, berbagai program pemerintah seperti penguatan pendidikan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan kehilangan makna jika keselamatan transportasi tidak terjamin.
BACA JUGA: Sumanto Minta Pemprov Jateng Tambah Anggaran Antisipasi dan Penanggulangan Bencana
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan lalu lintas.
“Keselamatan tidak memiliki nilai rupiah yang sebanding, karena nyawa yang hilang tidak bisa diganti dengan apa pun,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
