Scroll Untuk Baca Artikel
EkbisHeadlineNews Update

Pemkab Wonosobo dan OJK Jateng-DIY Inisiasi Desa Jadi Pusat Informasi Keuangan

×

Pemkab Wonosobo dan OJK Jateng-DIY Inisiasi Desa Jadi Pusat Informasi Keuangan

Sebarkan artikel ini
Training of Trainners kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID) di Wonosobo. /Foto: Ellya.

Wonosobo, 3/1 (BeritaJateng.tv) – OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Industri Jasa Keuangan menginisiasi pembentukan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan se-Jawa Tengah yang merupakan tindak lanjut dari pembentukan Forum Kepala Desa dan Lurah Melek Keuangan Se-Jawa Tengah.

Kepala OJK Regional Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa menyatakan inisiasi Pembentukan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan se-Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk sinergi antara OJK dengan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dan Industri jasa Keuangan.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

“Pembentukan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan se-Jawa Tengah untuk menjadikan Desa dan perangkatnya sebagai garda terdepan dalam peningkatan literasi dan inklusi di Jawa Tengah,” kata Aman disela acara Pelaksanaan Training of Trainners kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID) di Wonosobo baru baru ini.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilakukan OJK, menunjukkan tingkat literasi keuangan Jawa Tengah sudah meningkat dari 47,38% menjadi 51,69% pada tahun 2022, dengan tingkat inklusi keuangan atau akses keuangan tercatat meningkat dari 65,71% menjadi sebesar 85,97% pada tahun 2022.

Menurut Aman, peningkatan Indeks literasi maupun inklusi keuangan memang lebih tinggi dibanding Nasional, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain itu, gap yang cukup besar antara tingkat inklusi dengan tingkat literasi di Jawa Tengah menunjukan bahwa masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum begitu memahami dengan baik mengenai produk keuangan, tetapi telah menggunakan layanan produk keuangan tersebut.

“Untuk memperkecil gap antara indeks literasi dengan inklusi serta untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi masyarakat, perlu adanya kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga edukasi dapat dilakukan secara massif, terintegrasi, serta dirasakan oleh lingkup masyarakat terkecil,” terang Aman.

Upaya tersebut, lanjut Aman, juga bertujuan agar masyarakat melek keuangan dan terhindar dari berbagai bentuk investasi bodong dan juga pinjaman online ilegal yang marak terjadi akhir akhir ini.

Aman menambahkan, untuk tahap awal OJK Jawa Tengah dan DIY bersama Pemerintah Jawa Tengah, dan Industri Jasa Keuangan telah menyepakati untuk menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai pilot projecting program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan.

Tinggalkan Balasan