“Penilaiannya dilihat dari seberapa penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik mulai dari penguatan sistem informasi, kapabilitas SDM dan beberapa indikator lain. Itu kemudian dinilai dari tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata dia.
Ia membeberkan program-program Pemkot Semarang yang mendukung penerapan SPBE. Pemkot Semarang telah mengaplikasikan sistem berbasis digitalisasi dan terintegrasi. Sehingga setiap layanan kepada masyarakat bisa diakses lewat sistem digital.
Meski belum menjadi yang pertama, kata Soenarto, namun Pemerintah Kota Semarang telah berhasil menjadi 10 besar Kota dengan Indeks SPBE tertinggi dari 98 Kota di Indonesia.
Bersaing dengan 98 Kota di Indonesia
“Prinsip indikator tidak melulu ada pada Diskominfo, namun secara menyeluruh pelayanan di Kota Semarang sudah berbasis elektronik. Termasuk Layanan Call Center 112, dan Sapa Mbak Ita,” bebernya.
Termasuk, kata Soenarto, tingkat kepatuhan dan implementasi aplikasi pusat yang launching ke daerah. Seperti aplikasi Srikandi untuk surat menyurat, serta SIPD untuk program keuangan, itu juga menjadi indikator penilaian.
Sementara itu, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, Pemkot Semarang berupaya menerapkan digitalisasi dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di setiap lini.
“Kita sudah memenuhi standart layanan publik. Bahkan Kota Semarang masuk dalam 10 besar kota dengan Indeks SPBE tertinggi. Sebelumnya tidak masuk, sehingga dengan masuknya Semarang membuat kami di panggil ke Istana Negara,” ujar Mbak Ita sapaannya.
Menurut Mbak Ita, ini perdana kota Semarang mendapat penghargaan ini dan hanya peringkat 10 besar yang mendapat undangan khusus dari Kemenpan RB di Istana Negara.
“Bapak Presiden Joko Widodo benyak memberikan arahan. Termasuk arahan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat dengan aplikasi dan digitalisasi. Tujuannya ya agar kita melayani, buka untuk dilayani,” ungkap dia. (*)
Editor: Elly Amaliyah
