SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Kesiapan personel, peralatan, hingga koordinasi lintas instansi harus ada kepastian sejak dini agar penanganan dapat dengan cepat ketika bencana terjadi.
Hal itu Ahmad Luthfi katakan, saat memimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jawa Tengah 2026–2027 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis 19 November 2026. Hadir Wakil Gubernur Jateng, Sekretaris Daerah Jateng, jajaran Forkopimda Jateng, serta berbagai unsur penanggulangan bencana.
Luthfi menekankan pentingnya respons cepat dalam melakukan upaya penanggulangan bencana. Karennaya, seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Sar Nasional (Basarnas), Palang merah Indonesia (PMI), hingga masyarakat harus mampu bergerak secara terkoordinasi.
“Yang paling penting adalah quick response (respon cepat). Quick response itu apa? Kecepatan penanganan awal pada saat bencana,” katanya.
Menurut Luthfi, penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari penyelamatan warga, mobilisasi personel, penyediaan logistik dan dapur umum, pelayanan kesehatan, hingga penanganan infrastruktur. Oleh karena itu, setiap instansi harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
BACA JUGA: 200 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tercatat di Jateng pada 2026, Terbanyak di Kota Semarang
Luthfi juga meminta kesiapsiagaan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota, terutama yang wilayahnya berisiko bencana, hingga tingkat desa. Bupati dan wali kota harus siap mengambil langkah awal penanganan ketika bencana terjadi di daerahnya, dengan dukungan pemerintah provinsi dan instansi terkait.
Apel tersebut merupakan langkah antisipasi menghadapi musim penghujan. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan akan terjadi pada Februari 2027.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan kondisi peralatan, kesiapan operasional dan personel, dan lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh unsur dapat langsung bergerak saat menghadapi situasi darurat.
“Ini tidak hanya dilakukan provinsi, seluruh kabupaten/kota tadi sudah saya sampaikan untuk dilaksanakan. Sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi bencana, semuanya sudah siap,” ucapnya.





