Scroll Untuk Baca Artikel
Jateng

Pemprov Jateng Siapkan Rp67 M untuk Makan Bergizi Gratis, Bappeda: Tak Ada Anggaran OPD Dipangkas

×

Pemprov Jateng Siapkan Rp67 M untuk Makan Bergizi Gratis, Bappeda: Tak Ada Anggaran OPD Dipangkas

Sebarkan artikel ini
Anggaran Makan Bergizi Gratis
Kepala Bappeda Jawa Tengah, Harso Susilo, saat dijumpai di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa, 21 Januari 2025. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

“Kami sudah sediakan, tidak memangkas yang lain, karena ya memformulasikan kembali lantaran tidak sesuai; mungkin ada rekekning-rekeningnya jadi secara total SKPD itu tidak berkurang. Bukan juga termasuk BTT, BTT itu tetap ada sendiri, untuk program MBG ini supporting-nya tetap sendiri,” papar Harso.

Belum ada arahan pusat soal penggunaan dana anggaran cadangan Rp67 miliar, Harso sebut program Makan Bergizi Gratis mungkin bertahap

Hingga saat ini, Harso mengaku belum ada arahan jelas dari pusat perihal cadangan dana Rp67 miliar itu. Pihaknya pun mengaku belum sempat bertemu dengan koordinator program MBG.

“Tetapi Pemerintah Daerah paling tidak siap untuk penyiapan tempat, nanti kalau ada perluasan. Ini kan masih seperti prioritas pertama, belum semuanya. SMA Negeri, Swasta, pun belum semuanya ada. Misalnya Kota Semarang kan belum semuanya dapat. Sistemnya bergilir, kemarin mungkin waktu tanggal 6 kelas 1 SMA dulu, kemudian bertahap ke kelas 2, kelas 3. SD pun bertahap,” papar dia.

BACA JUGA: Tegaskan Makan Bergizi Gratis Tak Sampai Pangkas Anggaran, Dinas Sosial Jateng: Justru Kami Ketambahan

Harso tak banyak bicara soal keracunan di SDN Sukoharjo, sebut sudah beres oleh puskesmas

Kendati belum mendapat arahan yang jelas, Harso menyebut Bappeda Jawa Tengah sudah mengarahkan ke OPD lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Kanwil Kementerian Agama untuk membuat tim khusus pendukung program MBG.

“Paling tidak Dinas Kesehatan juga menyiapkan sampai mengkoordinasikan hingga ke Puskesmas apabila ada hal-hal yang sifatnya urgent, seperti Puskesmas turun tangan jika ada yang keracunan. Nah, kemarin kan terjadi di SDN Sukoharjo dan terjadi di mana-mana juga,” jelasnya.

Perihal keracunan yang terjadi di SDN Sukoharjo, Harso enggan memberi keterangan lebih lanjut terkait evaluasi program MBG di daerah tersebut.

“Kami disuruh, koordinator pun disuruh silent dulu, tidak ada statement apa pun. Langsung otomatis sudah dikerjakan puskesmas, langsung ditangani, pemerintah daerah itu perlu menjamin bila ada hal yang tidak diinginkan seperti musibah [keracunan], itu kan bisa terjadi,” pungkasnya. (*)

Editor: Mu’ammar R. Qadafi

Simak berbagai berita dan artikel pilihan lainnya lewat WhatsApp Channel beritajateng.tv dengan klik tombol berikut:
Gabung ke Saluran

Tinggalkan Balasan