SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang bakal menindaklanjuti masukan Dewan Pendidikan terkait terbatasnya sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan inklusi.
Sejauh ini kebutuhan sarpras bagi penyelenggaraan pendidikan inklusi di berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Semarang dinilai masih jauh dari harapan.
Hal itu berdasarkan hasil monitoring Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang di sekolah yang ada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Pemkab Semarang.
BACA JUGA: Semarang Kekurangan Guru Inklusi, Dewan Pendidikan Desak Sediakan Tenaga Pengajar
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, berterima kasih atas berbagai saran dan masukan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang.
Ihwal sarpras pendidikan inklusi yang masih butuh perhatian pemerintah daerah, Ngesti menyampaikan bakal segera berdiskusi dengan Dinas Pendidikan dan DPRD.
“Secara khusus Komisi D yang menjadi mitra kerja eksekutif dan membidangi masalah pendidikan,” jelas Ngesti di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis, 18 September 2025.
Jumlah siswa inklusi di Kabupaten Semarang cukup banyak
Menurut Ngesti, jumlah siswa inklusi di Kabupaten Semarang cukup banyak, yakni mencapai 886 murid. Data ini akan pihaknya petakan, sebab jumlah siswa inklusi di setiap sekolah berbeda. Ada sekolah yang hanya memiliki tiga atau empat siswa inklusi, dan ada pula yang mencapai tujuh siswa.
“Harapannya, kalau memungkinkan kami carikan tempat yang bisa dipakai atau dibuatkan ruang kelas untuk penyelenggaraan belajar bagi mereka,” jelasnya.
Selain itu, kata Ngesti, pemilihan lokasi ruang belajar juga yang berada di tengah-tengah wilayah tertentu.
“Sehingga aksesnya mudah dan tidak merepotkan orang tua yang memiliki anak siswa inklusi,” imbuhnya.
Ngesti menjelaskan, di luar ruang kelas, pendidikan inklusi juga masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah tenaga pengajar dan psikolog pendamping.
“Termasuk sarana pendukung pembelajaran berupa alat peraga pendidikan untuk siswa inklusi. Beberapa hal ini perlu perhatian bersama sekaligus solusinya,” tuturnya,
BACA JUGA: Agustina-Iswar Wujudkan Semarang Inklusif, Komitmen Kota Merangkul Masyarakat
Lebih lanjut, Ngesti mengungkap terkait pemberian beasiswa pada 2026 Pemkab Semarang bakal memprioritaskan siswa inklusi.
“Skema beasiswa nanti bisa untuk siswa inklusi, siswa yang kurang mampu tetapi masih ingin sekolah, dan siswa yang memang benar-benar berprestasi secara akademik,” tegasnya.
Sebelumnya, Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah penyelenggara pendidikan di Kabupaten Semarang.
Hasil monitoring dan evaluasi itu telah Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, sampaikan langsung saat beraudiensi dengan Bupati Semarang.
Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian ialah minimnya sarpras pendukung pendidikan bagi siswa inklusi di berbagai sekolah, baik jenjang SD maupun SMP.
Mulai dari ruang belajar bagi siswa inklusi yang sangat kurang layak, terbatasnya jumlah pengajar yang berkualifikasi pendidikan inklusi, hingga minimnya tenaga psikolog pendamping.
Joko berharap permasalahan ini bisa lekas Bupati bersama jajarannya tindaklanjuti. “Yakni agar siswa inklusi mendapat hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan,” terang Joko. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
