Ia menjelaskan, keputusan tidak memberi diskon opsen bukan berarti Pemprov Jawa Tengah tidak berpihak kepada masyarakat, melainkan untuk menjaga kesinambungan belanja pembangunan daerah.
“Kalau opsen kembalikan semua ke masyarakat lewat diskon, dampaknya pembangunan bisa terganggu. APBD kabupaten/kota juga bisa ikut terhambat karena alokasinya sudah terpotong dari awal,” jelasnya.
Danang menyebut, kebijakan tersebut justru tertuju untuk memperkuat postur APBD kabupaten/kota agar pembangunan tetap berjalan.
“Kami ingin mendorong kebijakan pusat agar APBD kabupaten/kota lebih kuat. Harapannya pembangunan di daerah juga semakin optimal,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
