Bangkit menilai, seseorang yang berada di dalam pemerintahan berpotensi memiliki posisi berbeda ԁibandingkan aktivis atau pengkritik yang berada di luar lingkar kekuasaan.
“Mungkin tidak akan senetral atau sekritis aktivis-aktivis lain yang berada di luar. Dia kalau kasih komentar selalu keras. Apakah dia akan bertahan seperti itu atau tidak? Kita enggak tahu. Kayaknya sih enggak kalau saya lihat ya,” tutur Bangkit.
BACA JUGA: Kasus Roy Suryo CS Guncang Politik, Rocky Gerung Bongkar Dampak Hukum pada Jokowi dan Prabowo
Hilangnya Pengaruh Jokowi di Kabinet Prabowo, Pengamat Menilai Fifty-Fifty
Selain pengangkatan anggota Wantimpres, Bangkit turut menyoroti perombakan kabinet yang ԁilakukan Presiden Prabowo. Ia menilai, sejumlah pergantian pejabat dalam pemerintahan tidak serta-merta menunjukkan perubahan politik yang signifikan.
Salah satu pergantian yang paling menyita perhatian adalah posisi Menteri Keuangan, mengingat sebelumnya muncul perdebatan di media sosial maupun pemberitaan mengenai kebijakan dan ԁinamika di Kementerian Keuangan.
Bangkit menilai pergantian tersebut terlihat berkaitan dengan upaya meredam gejolak politik, terutama yang berkembang di lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara itu, pergantian pejabat lainnya ia pandang sebagai bagian dari ԁinamika rutin pemerintahan.
“Untuk perombakan kabinet dan Wantimpres, saya dari dulu tetap melihatnya ini tidak secara signifikan, termasuk pergantian yang mungkin paling signifikan adalah pergantian Menteri Keuangan karena kita lihat perdebatan panasnya di media sosial, di berita-berita yang kita baca,” jelasnya.
Bangkit turut menanggapi pandangan yang menyebut perombakan kabinet sebagai upaya Prabowo mengurangi atau menghilangkan pengaruh Jokowi di pemerintahan.
Menurutnya, kemungkinan tersebut tetap ada. Namun, ia tidak melihat perubahan yang Prabowo lakukan sebagai langkah drastis untuk sepenuhnya menghilangkan pengaruh Jokowi di pemerintahan.
Bangkit mencontohkan pergantian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo oleh Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026. Setelah tidak lagi menjabat Kapolri, Listyo mendapat posisi baru sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), yang tetap berada dekat dengan Presiden.
