“Jadi dengan Raperda ini, tentu saja akan menjadi guidance kita untuk mengelola sumber daya guidance yang lebih arif dan lebih berkelanjutan, karena air ini sampai kapanpun kita membutuhkan,” tegas dia.
Terlebih, kata Sumarno, provinsi ini menghadapi krisis air di wilayah Pantura.
BACA JUGA: Video Akses Air Bersih Jadi Kendala Pengentasan Kemiskinan
“Kita juga sudah menghadapi problem yang ada di Pantura, permukaan tanah sudah menurun. Itu salah satunya karena pengambilan air tanah yang berlebihan di Pantura, khususnya di kawasan industri,” pungkas Sumarno.
Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sugiarto, menyampaikan dalam paparannya jika pengelolaan sumber daya air harus bijaksana.
“Sumber daya air itu sangat krusial, kelolanya harus bijaksana. Ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang menurun dan kebutuhan yang meningkat jadi tantangan yang harus kita atasi,” ucap Sugiarto.
Terlebih, kata Sugiarto, jumlah penduduk di Jawa Tengah sejumlah 37 juta jiwa lebih.
“Tentunya ada kebtuhan air bersih untuk individu, baik kecil maupun besar. Rumah tangga yang pakai sumber daya air bersih itu ada 80,47 persen dan menurun sangat drastis daripada tahun 2021,” ucap Sugiarto. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
