Kata pihak Trans Semarang atas tewasnya pensiunan ASN yang tergilas feeder
Sementara itu, Kepala BLU UPTD Trans Semarang, Haris Setyo Yunanto, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan menyatakan duka mendalam kepada keluarga korban.
“Kami dari manajemen Trans Semarang menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Kami juga turut berduka untuk keluarga korban yang ditinggalkan,” ujarnya.
Haris membenarkan bahwa mikrobus yang terlibat dalam kecelakaan merupakan armada feeder Trans Semarang yang dioperasikan oleh pihak ketiga.
Menurut Haris, pramudi atau sopir kendaraan berada di bawah pengelolaan operator mitra. Menindaklanjuti kejadian tersebut, pihak Trans Semarang telah mengambil langkah tegas.
“Kami akan merekomendasikan pemutusan kontrak terhadap pramudi kepada operator. Selain itu, operator juga akan terkena sanksi berupa pengurangan nilai pembayaran operasional karena kami anggap lalai dalam menjaga keselamatan,” ujarnya.
Meski layanan Trans Semarang yang menjalankan mitra pihak ketiga, Haris menegaskan manajemen tetap bertanggung jawab penuh atas peristiwa yang terjadi.
BACA JUGA: Soal Video Viral Bus Trans Semarang Rusak Pintu, BLU: Seal Hidrolis Bocor
“Kami tidak lepas tangan. Manajemen Trans Semarang tetap bertanggung jawab penuh,” katanya.
Haris juga menyampaikan bahwa insiden di Klipang bukan satu-satunya dalam pekan ini. Pada awal pekan lalu, kecelakaan juga terjadi di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang, yang juga atas kelalaian pramudi.
Sebagai bentuk evaluasi, Trans Semarang langsung memanggil seluruh operator dan mitra kerja setelah dua kejadian tersebut.
“Hari ini pukul 10.00 pagi tadi, kami langsung panggil seluruh operator. Kami tekankan lagi SOP keselamatan kerja dan minta dalam waktu satu minggu ada sosialisasi menyeluruh tentang manajemen keselamatan kerja,” ujarnya.
Pihaknya bahkan berencana menghadirkan narasumber dari kepolisian, Organda, dan internal Trans Semarang dalam sosialisasi tersebut.
Tujuannya, memberikan pemahaman lebih dalam kepada pramudi terkait sanksi hukum jika terjadi kelalaian dalam bertugas. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
