SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen, meningkat ketimbang kuartal sebelumnya. Namun di balik capaian positif tersebut, sejumlah pihak mengingatkan bahwa realitas ekonomi di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan angka-angka yang tercatat di laporan resmi.
Menurut MG Westri Kekalih Susilowati, akademisi sekaligus pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini banyak didorong oleh faktor musiman, terutama peningkatan konsumsi saat Lebaran, liburan sekolah, dan tahun ajaran baru.
“Kuartal kedua ini memang biasanya mengalami kenaikan karena ada momen-momen besar yang meningkatkan daya beli masyarakat, seperti Lebaran dan liburan sekolah dan tahun ajaran baru. Sektor konsumsi seperti sandang, pangan, rekreasi, hingga pendidikan mengalami lonjakan,” jelas Westri saat beritajateng.tv hubungi pada Jumat, 8 Agustus 2025.
BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Positif, Kemenkeu Rilis Realisasi APBN Triwulan III
Sektor-sektor tersebut memang terbukti menjadi penggerak utama ekonomi domestik, terutama karena mayoritas struktur ekonomi Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga.
Namun, pertanyaan besar kemudian muncul, apakah pertumbuhan ini benar-benar seluruh lapisan masyarakat nikmati?
Pertumbuhan ekonomi yang dinilai bertolak belakang dengan kondisi lapangan
Meski angka ekonomi menunjukkan tren positif, sebagian besar masyarakat justru merasa hidup semakin sulit. Di media sosial, keluhan soal gelombang PHK, mahalnya kebutuhan pokok, dan susahnya mencari kerja terus bermunculan.
Westri menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi menjadi alasan utama mengapa sebagian besar masyarakat tidak merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi secara langsung.
“Jangan-jangan masalah utamanya ada pada ketimpangan. Yang menikmati pertumbuhan ini kelompok atas, sedangkan mayoritas masyarakat menengah bawah bahkan rentan miskin tidak ikut merasakan. Maka wajar jika di lapangan dirasakan ‘ekonomi tidak baik-baik saja’, meskipun di atas kertas [perekonomian] tumbuh,” paparnya.
Ia juga menyebutkan bahwa dampak dari perlambatan ekonomi global, termasuk kebijakan tarif Trump di Amerika Serikat, turut memukul sektor ekspor Indonesia. Produk ekspor seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik yang banyak diproduksi oleh UMKM mengalami penurunan permintaan.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Ketika pesanan ekspor mereka turun, maka langsung berdampak ke pengangguran, penurunan pendapatan, dan akhirnya memperbesar ketimpangan,” tambahnya.
BACA JUGA: Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Domestik, LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan
Kasus kepailitan Sritex, salah satu eksportir besar di sektor tekstil, menjadi contoh nyata dari dampak domino ini.
“Kepailitan Sritex jadi contoh nyata. Efeknya menjalar ke ribuan tenaga kerja dan memperburuk pengangguran,” lanjutnya.
Westri mengapresiasi adanya pertumbuhan ekonomi, namun ia menegaskan bahwa kualitas pertumbuhan juga penting untuk dievaluasi.
“Ekonomi boleh tumbuh, tapi kalau yang tumbuh hanya untuk segelintir elite, itu bukan pertumbuhan yang sehat. Pemerintah harus mulai menggeser strategi dari sekadar mengejar angka, menjadi mengejar pemerataan,” tutupnya. (*)
Editor: Farah Nazila
