Menurut Mbak Ita, itu menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Semarang melakukan penanganan jangka panjang, misalnya pembangunan tanggul, pembenahan saluran, atau penanganan lain.
“Pertama saya sampaikan tidak ada banjir besar, hanya limpasan dan ini sudah selesai. Kedua, saya sudah tanya pada Distaru bahwa Perumahan Dahlia ini KRK sebagian sudah terbit perorangan. Karena ini hanya pengembang kavling siap bangun dan sebagian lagi belum terbit KRK,” ujar Mbak Ita.
Menurutnya status perumahan yang belum mengantongi izin menyulitkan pihak Pemerintah Kota untuk melakukan perawatan fasilitas umum.
“Ini pengembang belum ada izin sehingga bagaimana kita mau melakukan penanganan-penanganan seperti membuat tanggul yang baik. Pertama belum ada izin, kedua kan harusnya ada penyerahan BAST aset dan fasos, nah ini izin saja belum,” ungkapnya.
Sehingga ke depan pihaknya meminta kepada para pengembang untuk mentaati aturan dan tidak membohongi konsumen. Mbak Ita juga meminta jajarannya untuk lebih memberikan perhatian dan pengawasan terhadap izin pengembang perumahan.
“Ini saya juga minta pada teman-teman dari Distaru, dari Satpol PP, termasuk nanti juga pengawasan dari camat dan lurah,” tegas Mbak Ita.
Ia mengakui, saat ini perizinan dengan sistem PBG langsung oleh pusat. Namun, Dinas Tata Ruang sudah meluncurkan sistem perizinan terintegrasi.
“Semua perizinan dari pusat, tapi kita jangan tergantung. Kita harus ada inovasi. Kalau izin komplit, pasti penanganan lebih cepat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mbak Ita juga meluruskan berita yang beredar di media mengenai banjir di Perumahan Dahlia yang di nilai berlebihan. Di mana, menyebut ada 150 pengungsi. Padahal, hanya beberapa warga yang mengungsi dan lainnya berada di rumah.
“Masyarakat jangan membuat berita sensasi berlebihan. Saya baca Meteseh banjir sedada, padahal nggak ada,” tegasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
