SEMARANG, beritajateng.tv – Program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), memicu kekhawatiran petani di Jawa Tengah.
Mereka menilai hadirnya food estate gagasan Presiden RI Prabowo Subianto itu berpotensi menyingkirkan mereka dari lahan garapan.
Kritik sekaligus kekhawatiran itu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Tengah suarakan dalam momentum Hari Tani Nasional pada Rabu, 24 September 2025.
Koordinator Wilayah KPA Jateng, Purwanto, menyebut implementasi program food estate selama ini lebih banyak memberi ruang bagi investor ketimbang menguatkan petani lokal.
Purwanto mengungkap hal itu saat beritajateng.tv jumpai di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, hari ini.
BACA JUGA: Peringati Hari Tani Nasional, Petani Jateng Serukan RUU Reforma Agraria di Depan Kantor Gubernur
“Jadi program food estate bukan kemudian menyediakan lahan kepada investor ya. Ini ada potensi yang bisa dikembangkan, bisa diprioritaskan, bisa diolah dari petani yang sudah berproduksi. Jadi petani yang harus dilibatkan,” ucap Purwanto.
Tak hanya itu, Purwanto yang merupakan petani asal Boyolali itu juga menyoroti minimnya progres pertanian di era pemerintahan Prabowo-Gibran, utamanya perihal reforma agraria.
Menurut Purwanto, negara harus segera membentuk badan pelaksana reforma agraria yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan sebatas kementerian.
“Di pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang, setahun ini belum ada progresnya. Kami mendesak agar segera menyelesaikan RUU Reforma Agraria, lalu bentuk badan reforma agraria dengan pimpinan langsung dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” sambungnya.
Keterlibatan aparat dalam food estate bisa picu truma lama
Purwanto menilai keterlibatan aparat, dalam hal ini TNI/Polri, pada proyek pangan skala besar seperti food estate justru bisa memicu trauma lama. Melibatkan TNI/Polri dalam food estate, menurutnya, tak ada bedanya dengan membangkitkan luka lama orde baru.
“Nah, nanti kembali lagi ke zaman orde baru lagi toh? Artinya jangan sampai trauma kemarin itu kita ulang lagi gitu loh. Tentara, polisi, itu ya tugasnya mengayomi, untuk melindungi petani, bukan malah memerangi petani. Justru maling-maling itu yang harus mereka serang,“ tegasnya.
