Seharusnya, kata Purwanto, TNI/Polri bisa melindungi petani, bukan melakukan hal yang sebaliknya. Sebab selama ini Purwanto melihat kehadiran aparat justru menjadi momok menakutkan bagi para petani.
“Jadi reformasi Polri dan segala macam itu saya sepakat. Yang kita lihat itu kan aparat sebagai sebagai alat untuk menakut-nakuti rakyat kita untuk berproduksi, untuk membangun negara kita, itu jangan perangi. Saya kira harus kembalikan ke sana,” sambung Purwanto.
BACA JUGA: Contohkan Bill Gates Beli Lahan, Sumanto: Pertanian dan Peternakan jadi Sektor Unggulan Masa Depan
Lebih lanjut, Purwanto melihat praktik di lapangan sudah menunjukkan adanya perampasan tanah dengan dalih program food estate. Salah satu kasus yang ia sorot terjadi di kawasan Lapas Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap.
“Itu kan jelas tanah untuk narapidana, kok malah jadikan food estate? Enggak masuk akal. Kalau dibiarkan, petani kita akan semakin tersingkir, sampai sekarang saja petani belum sejahtera,” ucapnya.
Ia pun memperingatkan bila kondisi ini terus dibiarkan, potensi amuk massa bisa semakin besar.
“Cara berpikirnya seolah-olah ini ada program pangan yang pemerintah tunjang, ada duitnya, orang-orang kemudian berbondong-bondong masuk ke program itu tanpa melihat bahwa banyak petani kita yang terancam program food estate itu. Petani kita ya akan semakin tersingkir. Kalau membiarkan ini, kemarahan massa akan semakin besar,” terang Purwanto.
Janji Sekda Jateng kepada petani
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menerima perwakilan petani di dalam audiensi. Namun, Purwanto menyayangkan Gubernur Ahmad Luthfi tak hadir menemui massa.
“Yang kami inginkan bertemu Pak Gubernur langsung, karena ini soal politik, kebijakan. Kalau dialihkan ke Sekda, nanti hanya jadi tanggungan kerja berikutnya yang kami enggak tahu kapan dilaksanakan,” ucapnya.
Menurutnya, janji Sumarno pada pihaknya yaitu akan menyampaikan aspirasi ke Gubernur dan melimpahkan persoalan pertanahan ke ATR/BPN. Penyelesaian konflik lahan di kawasan Taman Nasional Merapi-Merbabu pun Sekda janjikan pula.
“Audiensi ini hanya meredam kemarahan masyarakat. Kan yang kami ingin itu gubernur punya sikap politik, mendorong pemerintah pusat untuk merealisasikan tuntutan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
