“Tema Munas kali ini adalah Revitalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) untuk Keadilan Sosial. Salah satu tujuan dari pendirian P2RPTI adalah untuk menjadi kontrol pemerintah dalam penggunaan Daya Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) yang selama ini belum maksimal digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tutur Joko Supeno.
Padahal, lanjut Joko, nominal angka DBHCT secara nasional tahun 2022 sebanyak 3,8 trilyun.
“Selama ini pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) belum maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena masyarakat belum banyak yang paham tentang penggunaan dana ini untuk kesejahteraan masyarakat. P2RPTI akan mengawal program pemerintah dalam penggunaan dana DBHCT agar bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Joko Supeno.
Sekretaris Munas, Mulyani M Noor, menuturkan, Munas agar dihadiri Dewan Pengurus Nasional (DPN) dan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) se Indonesia serta sejumlah pengurus kabupaten dan kota.
“Sekurang-kurangnya 250 orang akan hadir dalam Munas P2RPTI yang rencananya akan digelar pada hari Jum’at – Ahad, 14+16 Oktober 2022 di Semarang, ” jelas Mulyani. (Ak/El)