“Kami berharap sudahlah mereka [guru PPPK] kontraknya sampai 60 tahun. Kami sadar kalau memang ada pelanggaran, mereka pasti dapat sanksi dan itu sah-sah saja,” katanya.
Muhdi menambahkan, sebenarnya data guru yang akan pensiun sudah ada, sehingga, langkah pengisian kekosongan sudah bisa jauh-jauh hari.
BACA JUGA: Ciamik! Mahasiswa PGSD UPGRIS Pamerkan Ribuan Karya Seni dalam Education Art Festival
“Tidak mengulang lagi, penerimaan [ketika] ada yang kosong. Nanti terus rutin, ya, setiap tahun kosong itu baru isi. Mestinya, yang tahun depan kosong kan ketahuan, misalnya pensiun. Maka, mesti tahun ini [guru penggantinya] masuk,” katanya.
Jika pengelolaan tidak seperti itu, kata Muhdi, maka persoalan lama akan terulang kembali, yakni membeludaknya guru honorer yang sedemikian banyak.
“Kalau tidak manage seperti itu maka nanti akan terjadi yang sudah, jumlah guru honorer banyak. Mereka harus keterima, padahal seleksinya tidak begitu bagus. Tapi, mereka kan sudah mengabdi,” tuturnya.
Persoalan kesejahteraan guru, termasuk guru PPPK yang belum selesai itu menjadi salah satu bahasan dalam Konprov PGRI Jawa Tengah Masa Bhakti XXIII Tahun 2024.
Pada Konprov PGRI tersebut, Muhdi terpilih kembali sebagai Ketua PGRI Jawa Tengah secara aklamasi untuk periode lima tahun ke depan. (ant)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
