- SEMARANG, beirtajateng.tv – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Mulyorejo, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang.
Sebelumnya, Pemkab Semarang sudah lebih dulu menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Namun, karena belum memenuhi syarat, akhirnya Pemkab mengupayakan lahan pengganti di Mulyorejo.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istichomah, mengungkapkan, ketika Kementerian Sosial (Kemensos) meminta pihaknya menyiapkan lahan, Bupati Semarang sangat antusias.
Pasalnya, Pemkab Semarang telah menyiapkan lahan di Desa Kalongan, meskipun Kemensos menghendaki lahan yang dipersiapkan minimal seluas 5 hektare.
BACA JUGA: Sekolah Rakyat di Cepu Blora Siap Beroperasi Besok, Bupati Arief Rohman Tinjau Kesiapan Fasilitas
Namun, begitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengecek lahan seluas 5,4 hektare di Desa Kalongan tersebut, ternyata terdiri dari dua bidang tanah dengan dua sertifikat yang berjarak sekitar 50 meter.
“Sementara salah satu persyaratanya, lahan untuk Sekolah Rakyat tersebut berada dalam satu hamparan,” jelas Istichomah saat beritajateng.tv konfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, 15 Juli 2025.
Selain itu, lanjutnya, kondisi lahan di Desa Kalongan tersebut juga tidak rata. Sehingga, Kementerian PUPR menganggap lahan yang telah Pemkab Semarang persiapkan itu belum memenuhi syarat.
Maka, setelah berkonsultasi dengan Wamen PUPR, Pemkab Semarang diminta mencari lahan pengganti sesuai persyaratan, hingga akhirnya ditetapkanlah lahan aset Pemkab Semarang di Mulyorejo.
Pemkab Semarang sediakan lahan 17 hektare: 11,5 untuk rumah sakit umum dan 5,5 untuk Sekolah Rakyat
Lokasi pengganti tersebut nantinya juga akan menjadi tempat pembangunan rumah sakit umum di wilayah selatan Kabupaten Semarang. Dari lahan seluas 17 hektare, 5,5 di antaranya bakal Dinas Sosial gunakan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat.
Sehingga, saat ini lahan untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Semarang sudah siap seluas 5,5 hektare dan berada dalam satu hamparan.
“Kemarin sudah cek lokasi dan saat ini sedang dipersiapkan berbagai kelengkapannya,” jelas Istichomah.
Ia pun menjelaskan ihwal kebutuhan lahan Sekolah Rakyat yang luasan minimalnya mencapai 5 hektare. Lahan tersebut, kata dia, peruntukannya mencakup kebutuhan pembangunan asrama.
Kemudian, untuk pembangunan gedung sekolah dan fasilitas penunjang lainnya, baik olahraga, kesenian, tempat ibadah, dan lain sebagainya.
BACA JUGA: Sekolah Rakyat di Jateng Tampung 1.075 Siswa, Dinas Sosial: Jumlah Guru Tergantung Rombel
Istichomah juga menyampaikan, kriteria calon siswa Sekolah Rakyat itu yakni anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau pengganti DTKS.
“Nanti yang akan melakukan verifikasi di lapangan adalah para petugas pendamping PKH. Jadi Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga yang mendapatkan bantuan PKH dan masuk DTSEN,” tuturnya.
Sehingga, keluarga PKH yang masuk dalam DTSEN dan mempunyai anak usia sekolah, mulai SD hingga SMA, harapannya dapat masuk ke Sekolah Rakyat.
“Karena pemerintah menyiapkan Sekolah Rakyat ini untuk menyelesaikan problem kemiskinan melalui pendidikan,” tegas Istichomah. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
