Menurutnya, masalah utama terletak pada kebocoran atap yang tidak tertangani dengan baik sehingga membuat plafon gipsum menjadi rapuh dan akhirnya ambrol.
Agustina pun menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengecekan menyeluruh ke seluruh sekolah di Kota Semarang. Ia menilai aspek pemeliharaan bangunan sekolah selama ini masih kurang mendapat perhatian serius.
“Biaya operasional dan perawatan sekolah itu sangat minim. Kadang sekolah bahkan kesulitan memanggil tukang karena tidak ada anggaran,” katanya.
Ia meminta agar ke depan ada kolaborasi lintas OPD, seperti DPU, Perkim, dan Distaru, untuk membantu perawatan bangunan sekolah sebagai langkah mitigasi bencana.
Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemkot Semarang akan mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD Perubahan untuk perawatan sekolah rusak berat. Menurutnya, keselamatan bangunan yang menampung banyak orang harus menjadi prioritas utama.
“Ini bukan hanya soal sekolah, tetapi juga bangunan pelayanan publik lain seperti kantor kelurahan. Kita harus mendahulukan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Agustina menambahkan, Pemkot akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar proses perbaikan darurat tidak menyalahi aturan, sekaligus memberi kepastian hukum bagi petugas di lapangan.
“Kita ingin sekolah-sekolah aman dan layak. Jangan sampai kejadian seperti ini terus terulang hanya karena persoalan anggaran dan perawatan,” pungkasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
