SEMARANG, beritajateng.tv – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengajukan permintaan agar kebijakan pemakaian baju adat bagi siswa di sekolah dasar dan menengah pertama penerapannya secara bertahap.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, berbicara mengenai perlunya pengenalan budaya lokal melalui baju adat bagi siswa di tingkat pendidikan dasar.
Ia menyatakan bahwa pengenalan ini sebaiknya terlaksana dengan pendekatan bertahap. Menurutnya, penggunaan pakaian adat tidak harus secara penuh seperti seragam sekolah, melainkan bisa dari bagian tertentu.
BACA JUGA: Dinas Pendidikan: Permen terkait Penggunaan Baju Adat Siswa Jangan Membebani Orangtua
“Perlu secara bertahap, atau kalau bisa memakai pakaian adatnya tidak harus lengkap dulu seperti seragam sekolah, dari atas sampai bawah,” ungkap Anang, Jumat, 11 Agustus 2023.
Anang pun mengungkap pentingnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan ini kepada semua pihak. Ia merencanakan untuk menjadwalkan rapat dengan dinas pendidikan dan mengadakan forum pendapat untuk mendengar pandangan semua pihak terkait kebijakan ini.
Selain itu, ia juga ingin memastikan esensi dan manfaat dari penggunaan baju adat bagi siswa.
“Coba akan kami agendakan rapat dengar pendapat dengan dewan untuk lakukan komunikasi dengan disdik. Rencana, pekan depan akan dijadwalkan dengan disdik, termasuk akan kami tanyakan sejauh mana esensi dari kemanfaatan pakaian adat dikenakan bagi siswa,” jelas Anang.
Penerapan kebijakan baju adat siswa mesti fleksibel
Anang menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dalam penerapan kebijakan ini. Ia memahami bahwa pemakaian baju adat yang terlalu ketat bisa memberatkan siswa dan orang tua mereka, terutama dari segi ekonomi. Oleh karena itu, ia mengusulkan pendekatan yang lebih praktis.
“Menurut kami, itu ide bagus. Tapi penerapannya nanti jangan terlalu ketat harus lengkap sampai berimbas ke orang tua siswa menyiapkan seragam (pakaian adat) lagi. Dan dikhawatirkan akan bebani ekonomi yang mulai bangkit,” ujar Anang.
“Mungkin atasannya baju saja, atau ikat dan penutup kepala yang sudah mencirikan pakaian adat. Sehingga, tidak terlalu memberatkan orang tua untuk menyiapkan lagi pakaian (sekolah),” imbuhnya.
BACA JUGA: Persewaan Baju Sanggar Rias Hanny, Berdiri Sejak 1987 Hingga Punya Puluhan Ribu Koleksi
Anang juga mengusulkan agar rencana penerapan baju adat bagi siswa dapat tertunda hingga pertengahan tahun atau setelah satu semester berjalan.
Ia mempertimbangkan fakta bahwa tahun ajaran baru telah mulai, dan beberapa siswa dari kelas I SD dan SMP belum sepenuhnya sesuai seragam sekolah.
“Apalagi, kan ini baru saja tahun ajaran baru, siswa kelas I SD dan SMP juga belum semuanya diseragamkan. Ini tidak murah, walaupun nantinya pakai satu bulan satu kali, tidak mungkin pakaian adat pinjam,” jelasnya.
Secara prinsip, kata Anang, DPRD Kota Semarang setuju dengan rencana tersebut, namun mesti ada sosialisasi terlebih dahulu kepada orang tua dan komite sekolah, serta pelaksanaannya secara bertahap. (ant)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
