SEMARANG, beritajateng.tv – Ratusan petugas pintu air (PPA) dan pekarya saluran irigasi honorer se-Jawa Tengah mendapat hasil tidak memenuhi syarat atau TMS saat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tak terima dengan hasil tersebut, mereka mengadakan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat 25 April 2025.
Salah satu pegawai honorer yang bekerja di Daerah Aliran Sungai (DAS) Seluna, Muhammad Kundori, mengungkap alasan mengapa ia bersama ratusan pegawai honorer lainnya mendapat hasil TMS.
Pada Maret 2025, ratusan pelamar PPPK posisi guru dari PPG Prajabatan juga mendapat hasil TMS lantaran tak melengkapi beberapa syarat tambahan.
BACA JUGA: Sempat Gagal Admnistrasi, 500 Lebih Pelamar PPPK Jateng Optimis Usai Audiensi dengan BKD dan DPRD
Kejadian serupa pun juga menimpa Kundori dan ratusan pegawai PPA dan pekarya saluran irigasi honorer tersebut. Atas hasil tersebut, mereka terancam masuk sebagai outsourcing.
“Harapannya bisa [lolos] tahap 1, tahap 2, tapi ternyata dimentahkan semua dengan alasannya TMS, tidak memenuhi syarat, karena tidak melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak),” beber Kundori saat beritajateng.tv jumpai di sela-sela unjuk rasa.
Kundori yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petugas Pintu Air (FKPPA) Jawa Tengah itu mengungkap SPTMJ bukan syarat utama dalam seleksi PPPK.
“Padahal itu gak syarat mutlat sebenarnya, kami kira hanya mengada-ngada. Kalau ada satu tikus gak apa apa lah. Tapi ojo sampai rumahnya diobong kabeh (jangan sampai rumahnya dibakar semuanya),” tegas dia.
Ia mengaku pihaknya sudah bekerja menjadi tenaga honorer selama 10 tahun. Baginya, 10 tahun tak ada apa-apanya sebab ada yang bekerja selama 20 tahun lebih sebagai honorer.
