Termasuk salah satunya ialah bagaimana pemerintah maupun pihak sekolah mampu menanggapi keluhan murid dan orang tua dengan responsif jika terjadi kendala.
“Yang perlu kita antisipasi itu sistemnya, untuk bisa menyeleksi dengan baik seperti apa, adminnya bisa bebas dari konflik kepentingan. Jadi ada rolling, monitoring, dan seterusnya, termasuk membangun saluran atau ruang aduan yang responsif,” ucap Edi.
Edi menyarankan, pemerintah melakukan survei yang luas kepada siswa dan orang tua sebelum mengganti sistem penerimaan murid baru menjadi SPMB.
BACA JUGA: Resmi Buka, Ini Syarat Daftar Pra-SPMB Penyandang Berkebutuhan Khusus Kota Semarang 2025
“Kalau mau bagus, mau menata lebih baik, kan pemerintah bisa buat survei dulu terkait kepadatan sekolah dalam satu area tertentu, potensi anak/murid yang mau studi lanjut. Kan gak semua siswa itu mau studi lanjut ke sekolah negeri, mungkin dia mau ke swasta,” pungkasnya.
Kabar sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan SPMB akan mengubah sejumlah sistem yang sebelumnya teratur dalam PPDB. Perubahan hanya berlaku untuk jenjang SMP dan SMA.
Mu’ti menjelaskan, dalam SPMB akan ada empat alur penerimaan murid baru sebagai pengganti sistem PPDB. Salah satunya, sistem zonasi berubah menjadi domisili.
“Kami sampaikan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada empat, yang pertama adalah domisili atau tempat tinggal murid, yang kedua prestasi, yang ketiga jalur afirmasi, dan yang keempat jalur mutasi,” kata Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025 silam. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
