SEMARANG, beritajateng.tv – Wacana penyesuaian program studi (prodi) berbasis kebutuhan industri yang pemerintah pusat gulirkan menuai respons kritis dari kalangan akademisi, khususnya Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI). Mereka menilai, pendekatan tersebut berisiko mengerdilkan makna pendidikan yang sejatinya tidak semata-mata berorientasi pada pasar kerja.
Dosen Sejarah Universitas Negeri Semarang (Unnes) sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) P3SI, Tsabit Azinar Ahmad, menyoroti rencana penutupan prodi yang teranggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengabaikan peran penting sejumlah disiplin ilmu, termasuk Pendidikan Sejarah, yang memiliki fungsi strategis dalam membangun karakter bangsa.
“Hakikat filosofis pendidikan itu, sebagai proses pembentukan karakter, kesadaran kritis, dan identitas kebangsaan yang tidak dapat direduksi hanya pada indikator serapan tenaga kerja,” kata Tsabit pada Rabu, 29 April 2026.
Ia menjelaskan, Program Studi Pendidikan Sejarah memiliki mandat besar dalam menjaga memori kolektif sekaligus menanamkan kesadaran sejarah bagi generasi mendatang. Karena itu, menilai relevansi prodi hanya dari sisi kebutuhan industri ternilai terlalu sempit.
BACA JUGA: Pratama Arhan Mantap Ambil S2 di Udinus Semarang Usai Resmi Wisuda, Jurusan Apa?
Lebih lanjut, Tsabit menanggapi data ketimpangan lulusan bidang kependidikan yang mencapai 490.000 orang daripada kebutuhan sekitar 20.000. Ia mengingatkan agar angka tersebut tidak dijadikan dasar tunggal dalam mengambil kebijakan.
“Jadi bukan semata-mata karena ketidak relevanan program studi kependidikan. Penutupan prodi tanpa reformasi sistem rekrutmen dan distribusi guru, justru berpotensi menyederhanakan persoalan yang kompleks,” sambungnya.
P3SI juga mengkritik pendekatan “match” yang terlalu berfokus pada kebutuhan ekonomi jangka pendek. Menurut Tsabit, pendidikan sejarah justru berperan sebagai fondasi dalam membangun kesadaran kritis terhadap arah pembangunan nasional.
“Apabila logika relevansi dimaknai secara sempit, maka prodi-prodi ilmu dasar dan humaniora akan terancam. Sehingga pada akhirnya kontraproduktif terhadap tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.
Sebagai solusi, P3SI mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) untuk menyusun indikator relevansi prodi yang lebih objektif, transparan, dan komprehensif. Harapannya, penilaian tersebut tidak hanya berbasis pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan karakter dan ketahanan budaya.
“P3SI menolak kebijakan yang tidak partisipatif dan berpotensi menghilangkan disiplin ilmu tertentu dari ekosistem pendidikan tinggi,” tegasnya.
BACA JUGA: Penjualan Piala Agustusan di Semarang Anjlok 75 Persen, Pedagang Andalkan Orderan Wisuda
P3SI menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas Pendidikan Sejarah melalui penguatan kurikulum adaptif, inovasi pembelajaran, serta kolaborasi lintas sektor.
“Pendidikan bukan komoditas yang harus tunduk sepenuhnya pada mekanisme pasar. Kebijakan penutupan prodi, harus dengan hati-hati, objektif, dan tidak mengorbankan masa depan bangsa,” pesannya. (*)
Editor: Farah Nazila
