JAKARTA, beritajateng.tv – Pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional dengan menjaga produksi beras, menyerap hasil panen petani, memperkuat cadangan pangan, serta memperluas basis produksi melalui optimalisasi lahan dan cetak sawah.
Memasuki Agustus 2026, produksi beras nasional tetap terjaga meski sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki puncak musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi modal pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus melindungi petani.
Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi masyarakat sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 25,28 juta ton.
Pada periode yang sama, produksi padi diperkirakan mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling dengan luas panen sekitar 8,35 juta hektare.
Potensi produksi beras pada Juni-Agustus 2026 sendiri diperkirakan mencapai 8,42 juta ton. Angka tersebut meningkat 1,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan produksi beras nasional masih menunjukkan kapasitas yang kuat.
“Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 25,28 juta ton,” katanya.
BACA JUGA: Padi Biosalin Belum Jadi Solusi, Petani Semarang Enggan Tanam karena Beras Kurang Terminati
Kekuatan produksi tersebut turut memperkuat cadangan beras pemerintah. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional per 23 Juli 2026, stok beras Perum BULOG mencapai 5,24 juta ton.
Sementara itu, pengadaan beras dari produksi dalam negeri telah mencapai 3,44 juta ton atau 86,21 persen dari target tahun 2026.
Serapan tersebut membuat hasil panen petani masuk ke dalam sistem cadangan nasional sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan.
Pemerintah juga telah menyalurkan sekitar 1,23 juta ton beras melalui berbagai program sejak Maret hingga pekan ketiga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 514,1 ribu ton tersalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Untuk melindungi masyarakat, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Pangan Beras tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat untuk alokasi Juli, Agustus, dan September.
Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran belanja tambahan sebesar Rp17,52 triliun untuk program tersebut pada 28 Juli 2026.
Perluas Basis Produksi
Penguatan swasembada pangan tidak hanya dengan memperbesar stok. Pemerintah juga memperluas basis produksi agar ketahanan pangan tidak bergantung pada satu musim panen.
Berdasarkan realisasi tanam hingga 1 Juli 2026, program Optimalisasi Lahan (Oplah) 2024 telah menghasilkan penanaman seluas 501.368 hektare. Sementara Oplah 2025 mencapai 634.039 hektare.
Dengan demikian, lebih dari 1,13 juta hektare lahan Oplah telah mulai berproduksi.
Selain itu, program Cetak Sawah Rakyat telah ditanami seluas 62.279 hektare atau mencapai 100,87 persen dari target.
Pemerintah juga menjalankan gerakan tanam serempak di 25 provinsi dengan target sekitar 50 ribu hektare.
Upaya tersebut dibarengi dengan peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250, bahkan IP 300. Pemerintah mendorong penggunaan benih unggul berumur genjah, varietas yang adaptif terhadap kekeringan dan hama, pemupukan berimbang, pompanisasi, perbaikan irigasi, serta penerapan pertanian modern.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Idha Widi Arsanti menegaskan percepatan tanam harus terus dikawal agar lahan yang telah mendapatkan intervensi dapat segera menghasilkan.
“Percepatan tanam harus terus terjaga dengan pengawalan yang kuat,” katanya.
Pengawalan berlangsung bersama penyuluh, pemerintah daerah, Brigade Pangan, TNI-Polri, dan petani.
Delapan Komoditas Tak Lagi Bergantung Impor
Kemandirian pangan juga mulai diperluas ke sejumlah komoditas lainnya. Pemerintah menyatakan Indonesia tidak lagi membutuhkan impor reguler untuk delapan komoditas pangan strategis.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan pemerintah, delapan komoditas tersebut terdiri atas beras, jagung pakan, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi.
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026 mengatakan capaian tersebut menjadi pijakan untuk memperluas kemandirian pangan nasional.
“Kita sudah swasembada delapan komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI,” ujar Prabowo.
Pemerintah juga menggelar panen raya serentak tebu, padi, dan kedelai di 43 titik di seluruh Indonesia pada 17 Juli 2026.
Panen padi terdampingi TNI Angkatan Darat di 31 titik, tebu oleh TNI Angkatan Udara di delapan titik, sedangkan kedelai oleh TNI Angkatan Laut di empat titik.
Di sektor gula, pemerintah mempercepat program peremajaan tebu sekitar 100 ribu hektare per tahun. Pemerintah juga menargetkan swasembada gula nasional dapat tercapai lebih cepat melalui penggunaan benih unggul, modernisasi budi daya, mekanisasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan kemitraan petani dengan industri gula.
Pemerintah turut mengembangkan model Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS) untuk meningkatkan mekanisasi, efisiensi usaha tani, dan produktivitas per hektare.
Pendekatan tersebut diarahkan agar peningkatan produksi tidak hanya mengandalkan perluasan lahan, tetapi juga peningkatan produktivitas dan regenerasi petani.
NTP Petani Meningkat
Penguatan produksi pangan juga terikuti dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Juni 2026 berada di level 127,65. Khusus subsektor tanaman pangan, NTP mencapai 114,65, menjadi angka tertinggi sepanjang 2026 dan tertinggi sejak Maret 2024.
Pemerintah terus menjaga Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, penyerapan hasil panen, ketersediaan pupuk, serta efisiensi distribusi agar peningkatan produksi berjalan seiring dengan keberlanjutan usaha tani.
Di tengah puncak musim kemarau dan risiko El Niño, pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Mulai dari menjaga stok pangan, memperkuat pompanisasi dan irigasi, menggunakan benih adaptif iklim, mempercepat tanam hingga melakukan intervensi stabilisasi harga.
Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah terus menjaga ketersediaan pangan, terutama beras.
“Insya Allah pangan kita aman, terutama beras,” tegasnya.
BACA JUGA: Panen Raya di Jateng Terprediksi Akhir Maret hingga April 2026, Target Produksi Beras 3 Juta Ton Lebih
Memasuki paruh kedua 2026, pemerintah menempatkan peningkatan produksi, penyerapan hasil petani, penguatan cadangan, distribusi, dan perluasan swasembada sebagai satu rangkaian kebijakan pangan nasional.
Dengan basis produksi yang semakin luas serta dukungan petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI-Polri, BULOG, dan seluruh pelaku pangan, pemerintah menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian global.
Swasembada pangan tidak hanya terukur dari jumlah beras yang tersimpan di gudang atau luas lahan yang di tanami. Keberhasilannya juga terukur dari kepastian usaha bagi petani, stabilitas harga pangan, akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, serta kemampuan memenuhi kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.
Menjelang 81 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah menjadikan penguatan swasembada komoditas strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional secara bertahap. (*)
Editor: Farah Nazila
