SEMARANG, beritajateng.tv – Inovasi padi biosalin yang Pemerintah Kota Semarang kembangkan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) belum mampu menarik minat petani.
Meski varietas tersebut mampu tumbuh di lahan yang terpapar air payau, hasil panennya kurang masyarakat minati sehingga petani enggan membudidayakannya.
Kondisi itu menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman. Menurut Pilus, sapaan akrabnya, padi biosalin memang menjadi salah satu alternatif bagi lahan pertanian yang terdampak rob di kawasan pesisir utara Semarang. Seperti Mangunharjo dan Mangkang Wetan. Namun, hingga kini pasaran belum menerima beras biosalin.
“Memang biosalin ini bisa ditanam di lahan yang terkena air payau. Tetapi hasil berasnya menurut para petani dan warga kurang di minati karena mereka belum terbiasa mengonsumsinya,” ujar Pilus.
Ia menjelaskan, persoalan utama bukan pada kemampuan tanaman untuk tumbuh. Melainkan pada kualitas beras yang menurutnya berbeda dengan beras yang biasa masyarakat konsumsi.
“Kalau kualitas sebenarnya mungkin bukan jelek, tetapi masyarakat belum terbiasa. Karena rasanya berbeda. Akhirnya permintaan di pasar juga masih rendah,” katanya.
Pilus menilai rendahnya minat terhadap padi biosalin membuat inovasi tersebut belum bisa menjadi solusi utama untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir.
Padahal, kondisi sawah di kawasan Tugu, terutama Mangunharjo, terus mengalami kerusakan akibat abrasi dan rob.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, dua sampai tiga tahun ke depan bisa jadi sebagian besar sawah di sana sudah tidak bisa ditanami lagi. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
BACA JUGA: Pemkot Semarang dan BRIN Kembangkan Benih Padi Biosalin untuk Wilayah Pesisir
Menurut dia, masuknya air laut secara terus-menerus tidak hanya meningkatkan kadar garam tanah. Tetapi juga membawa bibit mangrove yang kemudian tumbuh di tengah areal persawahan.
“Sekarang pemandangannya sudah berubah. Dulu itu sawah, sekarang banyak yang berubah menjadi kawasan mangrove. Karena buah mangrove terbawa air pasang lalu tumbuh di lahan pertanian,” ungkapnya.
Pilus mengingatkan, jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa penanganan yang serius, para petani berpotensi kehilangan mata pencaharian.
Bahkan, lahan pertanian khawatirnya beralih fungsi karena pemilik memilih menjual sawah yang sudah tidak produktif.
“Kalau petani sudah tidak bisa menggarap sawahnya, lama-lama mereka akan memilih menjual lahannya. Kalau itu terjadi, lahan pertanian bisa berubah fungsi dan kita akan kehilangan sawah produktif di pesisir,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Semarang bersama instansi terkait segera menyusun langkah konkret untuk mengendalikan rob dan abrasi. Sehingga air laut tidak terus menggenangi kawasan persawahan.
“Kami sudah berupaya mendorong melalui berbagai usulan, tetapi persoalan ini membutuhkan penanganan yang lebih besar. Harus ada perencanaan yang matang agar air pasang tidak terus masuk ke lahan pertanian,” katanya.
Selain itu, Pilus juga mengajak semua pihak, termasuk media, untuk ikut mengawal upaya penyelamatan kawasan pertanian pesisir. Agar tetap produktif di tengah ancaman perubahan lingkungan.
“Kami ingin pertanian di Semarang tetap lestari. Jangan sampai sawah-sawah di pesisir hilang karena abrasi. Ini bukan hanya soal petani, tetapi juga masa depan ketahanan pangan Kota Semarang,” pungkasnya. (*)
