“Saya harap Capres yang manapun akan janji kerjakan, ya. Implementasi beberapa hal, agar masalah ini tidak begitu besar lagi di masa depan. Dan kekhawatiran yang saya sampaikan adalah Capres yang sekarang memang muncul dari kubu yang sama. Kubu ini punya hubungan dekat dengan perusahaan sawit yang juga di tingkat bawah maupun nasional,” tandasnya.
Ketidaknetralan yang bisa terjadi pun juga membuatnya khawatir. Antropolog yang menaruh minat pada politik dan kebijakan publik tersebut berharap lebih banyak isu lingkungan yang akan terselesaikan pada periode Presiden yang baru.
“Akibatnya saya khawatir tidak akan netral, tidak akan mengambil keputusan yang berpihak kepada warga. Harapan nanti akan membahas ini (isu lingkungan dan kelapa sawit) di masa-masa Kampanye Pilpres. Yang terpenting bagaimana negara bisa berpihak kepada warga,” pungkasnya.
BACA JUGA: Pemkot Ajak Warga Semarang Peduli Lingkungan
Isu lingkungan masih condong ke pengusaha
Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Undip Nur Hidayat Sardini (NHS) membenarkan isu terkait konflik di hidang agraria masih sangat berpihak pada pengusaha.
“Saya rasa isu-isu mengenai konflik di bidang agraria, pembangunan yang lebih cenderung tampak keberpihakannya kepada pengusaha harus segera direvisi. Karena dalam faktanya, terlebih setelah membaca karya Prof Ward ini, keberpihakan negara kepada rakyatnya itu sangat minimal,” ucap NHS saat diwawancara beritajateng.tv pada kesempatan yang sama.
Berdasarkan data yang tertulis pada buku karya Ward, sebanyak 68 persen dari 150 kasus tidak terselesaikan. Atau dengan kata lain, ada 102 kasus yang berakhir dengan kerugian masyarakat.
“Ini kan ga bagus, ya, karena amanat konstitusi di UUD 1945 mengatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan ternyata ini tidak terselesaikan. Bagi saya, isunya harus terus dikumandangkan. Harusnya kita lebih pro kepada mereka yang dirugikan,” tegasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
