“Itu kita pikirkan lagi, strateginya akan kita pikirkan tahun ini, bagaimana supaya teman- teman seperti Inspektorat kalau kerjanya pengawasan apa gak usah saja. Atau dia bergabung dengan OPD lain, tidak murni dia melakukan sendiri,” jelas Ema.
Saat ini, kata Ema, sebanyak 49 OPD di Jawa Tengah memiliki satu desa dampingan. Adapun monitoring itu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah.
“Ada 49 OPD dan masing-masing punya desa miskin satu. [OPD pendamping desa] yang sangat kreatif ada, misal dia bisa menghasilkan kebun kentang bagus, pembibitan kentang yang bagus. Monitoring dilakukan oleh Bappeda,” pungkas Ema.
Masih ada 9,58 juta penduduk miskin di Jawa Tengah
Untuk diketahui, Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 307,99 ribu menjadi 3,4 juta orang pada tahun 2024 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Secara persentase, penduduk miskin di Jawa Tengah turun 0,89 persen menjadi 9,58 persen. Pada Maret 2024 lalu, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 10,74 persen.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyebut penurunan itu cukup signifikan. Alasannya, angka kemiskinan di Jawa Tengah sudah mencapai satu digit.
“Memang berdasarkan hasil survei oleh BPS, sampai dengan September 2024 Alhamdullilah untuk Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 10,47 persen jadi 9,58 persen, jumlah penduduk miskin per September 2024 itu 3,4 juta orang. Itu secara makro ya,” ungkap Imam.
Menurutnya, angka itu tak jauh berbeda dengan data Dinas Sosial Jawa Tengah yang menggunakan pendekatan mikro.
“Kalau kemiskinan berdasarkan rilis BPS kan menggunakan pendekatan survei untuk menghitung data makro, dengan menghitung angka kesejahteraan, inflasi, deflasi, ekspor, impor dan garis kemiskinan. Yang ada di kami itu datanya mikro, yang di ambil di DT Jateng,” jelas dia. (*)
Editor: Farah Nazila
