SEMARANG, beritajateng.tv – Pengamat politik Hersubeno Arief menyoroti keputusan DPR yang tidak melanjutkan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Melalui kanal YouTube Hersubeno Point, Selasa, 17 November 2026, Hersubeno menyebut penghentian proses tersebut sebagai kabar buruk bagi pihak yang mengharapkan pemakzulan Gibran.
Dalam video berjudul “Kabar Buruk! DPR Pastikan Proses Pemakzulan Gibran Lewat Hmp Tidak Dilanjutkan”, ia juga menyinggung dugaan kompromi politik di balik rangkaian peristiwa pengunduran diri Gibran.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan HMP terkait Gibran telah selesai. Alasannya, Gibran sudah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
“Untuk HMP itu kan sudah mengundurkan diri, maka secara otomatis HMP sudah selesai ya karena objeknya sudah selesai juga,” kata Saan dalam konferensi pers, Selasa, 17 November 2026.
Hersubeno menilai keputusan tersebut membuat proses pemakzulan melalui DPR tidak dapat berlanjut. “Case close kalau untuk soal pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usulan HMP. Pimpinan DPR menerima dokumen tersebut pada Rabu, 11 November 2026.
DPR semula menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Namun, agenda itu batal setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Hersubeno Sebut Ada Dugaan Kompromi Politik
Hersubeno kemudian mempertanyakan rangkaian peristiwa yang berujung pada penghentian HMP. Ia mengaitkannya dengan pertemuan Gibran dan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
Menurut penuturan Hersubeno, pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Setelah pertemuan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran memiliki niat mengundurkan diri.
Namun, saat itu Gibran ԁisebut masih ingin memperjuangkan persoalan hukumnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hersubeno juga mengulas penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai peluang Gibran menempuh upaya hukum.
Menurut Yusril sebagaimana ԁikutip Hersubeno, Gibran bukan pihak terkait dalam perkara Subhan Palal. Karena itu, peluang mengajukan peninjauan kembali dalam perkara tersebut tidak berada pada Gibran.
Hersubeno kemudian menilai keputusan pengunduran diri Gibran tidak dapat ԁilepaskan dari ԁinamika politik sebelumnya.
“Ini kan jelas ada kompromi-kompromi politik di balik keputusan akhirnya Gibran menyatakan mengundurkan diri itu,” kata Hersubeno.
Ia mengajak publik menelusuri rangkaian peristiwa sejak pertemuan Gibran dengan Prabowo hingga penyerahan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
BACA JUGA: Foto Gibran Tak Lagi Terpampang di Balai Kota Semarang, Agustina: Saya Baru Tahu
DPR Masih Bisa Gunakan Hak Angket dan Interpelasi
Meski HMP tidak berlanjut, Hersubeno menilai DPR masih memiliki hak konstitusional lain. Ia menyebut hak angket dan hak interpelasi sebagai alternatif untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut.
Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan penting. Sementara itu, hak angket ԁigunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah.
Hersubeno menilai kedua hak tersebut masih dapat ԁigunakan untuk membahas persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Namun, ia mengaku pesimistis DPR akan mengambil langkah tersebut. Ia menduga keputusan pimpinan partai koalisi pemerintah turut memengaruhi sikap anggota parlemen.
Hersubeno juga menyoroti kemungkinan kelanjutan persoalan melalui jalur pidana. Ia menyebut laporan sejumlah aktivis ke Bareskrim Polri terkait dokumen pendidikan Gibran.
Menurut penuturannya, laporan tersebut telah memasuki tahapan pemeriksaan saksi dan gelar perkara.
BACA JUGA: Saat Foto Gibran ‘Raib’ dari Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Semarang
Hersubeno berpendapat putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan pendidikan Gibran dapat menjadi bagian dari bahan pembuktian. Namun, ia menilai persoalan tersebut harus tetap melalui proses hukum yang berlaku.
Ia menegaskan penghentian proses politik di DPR tidak otomatis menutup kemungkinan penanganan melalui jalur lain.
“Jadi, kalau sekarang ini DPR tidak akan berlanjut secara politik, saya kira bukan berarti Gibran masih bisa tenang-tenang saja,” ujarnya.
Selain proses pidana, Hersubeno menyebut masyarakat dapat mengajukan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu, menurutnya, dapat menguji keputusan DPR yang tidak melanjutkan HMP maupun tidak menggunakan hak angket atau interpelasi.
“Publik masih tetap bisa menggunakan hak hukumnya, baik melalui proses pidana maupun proses judicial review,” kata Hersubeno.
Dengan demikian, Hersubeno berpandangan penghentian HMP bukan akhir dari seluruh persoalan yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran. Ia menilai masih terdapat jalur hukum yang dapat ԁitempuh masyarakat untuk mempersoalkan perkara tersebut. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi




