Ia menegaskan pembagian tugas antara pemerintah daerah dan investor telah tahap penetapan. Pemkot bertanggung jawab menyediakan lahan, akses, infrastruktur dasar, serta menjamin pasokan sampah ke lokasi pengolahan.
Sementara pembangunan fasilitas, investasi, hingga operasional PSEL sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan pemenang lelang.
“Tugas pemerintah kota menyiapkan lahannya, aksesnya, dan memastikan sampah sudah terkumpul di TPA. Sedangkan pembangunan instalasi sampai operasional menjadi tanggung jawab investor yang Danantara pilih,” terangnya.
PSEL Semarang Raya nantinya di rancang mengolah sekitar 1.100 ton sampah setiap hari. Sebanyak 1.000 ton berasal dari Kota Semarang, sedangkan sekitar 100 ton di pasok dari Kabupaten Kendal sebagai bagian dari kerja sama kawasan aglomerasi.
Menurut Glory, tidak seluruh jenis sampah dapat diolah dalam fasilitas tersebut. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah berukuran besar (bulky waste), serta material bongkaran bangunan tidak boleh masuk ke unit pengolahan.
“Sampah B3, sampah berukuran besar, dan material bongkaran tidak bisa di olah di PSEL. Untuk jenis sampah lainnya masih memungkinkan, tetapi karena mayoritas sampah di Semarang merupakan sampah organik, perlu proses pretreatment sebelum di olah menjadi energi,” ujarnya.
Di sisi lain, Glory memastikan kapasitas TPA Jatibarang masih terus pihaknya optimalkan meski telah beroperasi hampir dua dekade. DLH melakukan berbagai penataan agar umur teknis TPA dapat terus di perpanjang sambil menunggu PSEL beroperasi.
“TPA memang memiliki umur teknis. Yang kami lakukan sekarang adalah memperpanjang umur teknis tersebut melalui penataan dan optimalisasi area yang masih memungkinkan,” pungkasnya. (*)
