“Di tengah efisiensi anggaran, kerja sama dengan wartawan tidak ada yang di potong. Bahkan ke depan akan kami tambah,” ujarnya.
Mustofa menilai pemberitaan media berperan penting dalam mendorong percepatan penyelesaian persoalan publik.
“Ketika ada jalan rusak diviralkan, akhirnya dianggarkan. Saat viral secara nasional, pemerintah pusat langsung merespons,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi mengatakan Pemkab Blora terus memperkuat transformasi layanan informasi publik melalui sistem terintegrasi di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
Menurut dia, seluruh pengelola informasi publik di tiap organisasi perangkat daerah kini berada dalam satu komando guna merespons isu dan keluhan masyarakat secara cepat dan terkoordinasi.
“Seluruh admin media sosial, pengelola website, dan PPID kini berada dalam satu komando. Tidak ada lagi OPD yang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia mengajak insan pers menjaga ruang digital tetap sehat dan kondusif serta berperan sebagai jangkar kebenaran dalam menangkal hoaks.
“Pers harus menjadi jangkar kebenaran. Mari membangun Blora dengan narasi positif dan tetap menjalankan kontrol sosial yang konstruktif,” katanya.
BACA JUGA: Edukasi Hidup Bersih, Dapur SPPG di Blora Bagikan CSR Tempat Sampah
Sarasehan tersebut berlanjut dengan diskusi bersama anggota Dewan Pers Mohammad Jazuli yang dimoderatori Abdul Muiz, Wakil Ketua PWI Blora.
Kegiatan ini didukung berbagai pihak, di antaranya SKK Migas, ExxonMobil, Pertamina EP Cepu, Perhutani, PLN, BPJS Kesehatan, Bank Jateng, Polres Blora, DPRD Blora, Pemkab Blora, serta sejumlah BUMN, BUMD, dan mitra lainnya. (*)
Editor: Farah Nazila
