“Arsip itu hanya ԁinarasikan oleh sejarawan, sedangkan masyarakat itu tidak melihat aslinya seperti apa. Ya, ini yang menjadi keresahan,” ujarnya.
Menurutnya, akses terhadap arsip dapat membuat masyarakat membaca kembali berbagai narasi sejarah secara lebih kritis sekaligus mendefinisikan ulang identitas mereka berdasarkan sumber yang tersedia.
BACA JUGA: Polisi Selidiki Kematian Pria di Hotel Semarang, Tak Ada Tanda Kekerasan di Tubuh Korban
“Jadi itu perlu ԁisadarkan untuk membaca ulang historiografi kita untuk mendefinisikan ulang identitas siapa kita,” lanjut Bukhori.
Selain mencatat nama Terboyo, peta tersebut juga menjadi pengingat bahwa Semarang sejak dahulu merupakan ruang pertemuan berbagai kelompok masyarakat.
Bukhori menyebut keberadaan berbagai etnis yang hidup berdampingan di Semarang menunjukkan bahwa keberagaman dan toleransi telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah kota ini.
“Di Semarang itu ada banyak sekali etnis yang hidup berdampingan, yang mana itu menjadi kesadaran bahwa toleransi itu menjadi suatu keniscayaan,” katanya.
Namun, menurut Bukhori, nilai toleransi tersebut kini menghadapi tantangan. Gesekan antarkelompok, termasuk munculnya stereotip terhadap etnis tertentu di media sosial, menjadi salah satu persoalan yang perlu ԁiwaspadai.
Ia menilai perubahan relasi tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang kolonialisme yang turut membentuk sekat dan kecurigaan antarkelompok.
BACA JUGA: Jadwal Pemadaman Listrik Purwokerto Hari Ini hingga Jumat, Cek Wilayah yang Terdampak
“Dulu hal seperti itu langka sekali karena hidup berdampingan. Tapi karena ada kolonial datang terus membuat exorbitanten, jadi menjadikan antaretnis ini saling mencurigai,” bebernya.
Karena itu, menurut Bukhori, arsip sejarah perlu ԁikembalikan kepada masyarakat agar tidak hanya menjadi dokumen yang tersimpan di lembaga tertentu.
Ia sengaja menyerahkan peta kuno tersebut kepada Karang Taruna Pandansari, bukan kepada Pemerintah Kota Semarang.
Menurutnya, pemerintah memiliki kemampuan dan akses untuk mendapatkan berbagai arsip sejarah. Sementara masyarakat kampung justru membutuhkan ruang dan akses yang lebih besar terhadap sumber-sumber tersebut.
