“Perlu ada ruang khusus untuk bapak-bapak, mungkin lewat pertemuan warga atau forum tertentu. Jadi mereka punya referensi yang benar tentang vasektomi,” katanya.
Ia juga menilai, jika informasi sudah seimbang, keputusan penggunaan kontrasepsi bisa menjadi hasil kesepakatan bersama dalam rumah tangga.
“Kalau sudah sama-sama paham, nanti tinggal keputusan di pasangan, siapa yang mengambil peran. Itu jadi lebih adil,” pungkasnya.
Tantangan Sosial Budaya
Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah, Ema Rachmawati, menilai rendahnya partisipasi pria tak lepas dari stigma yang masih melekat di masyarakat.
“Orang menganggap bahwa KB itu urusannya perempuan. Karena memang alat kontrasepsi paling banyak untuk perempuan. Jadi yang hamil perempuan, yang dicegah perempuan saja, konsep itu masih melekat,” ujarnya.
Menurut Ema, kondisi ini membuat perempuan menanggung beban berlapis, mulai dari proses reproduksi hingga dampak penggunaan kontrasepsi.
“Perempuan itu sudah menanggung banyak beban reproduksi, mulai dari menstruasi, hamil, melahirkan, sampai menyusui. Tapi dalam KB, perempuan juga yang harus menjalani berbagai metode kontrasepsi,” imbuhnya.
BACA JUGA: Syarat dan Prosedur Vasektomi Berinsentif Rp1 Juta di Semarang
Ia juga menyoroti masih rendahnya edukasi kesehatan reproduksi di masyarakat, yang kerap dianggap tabu.
“Sebenarnya yang strategis itu kalau pengetahuan kesehatan reproduksi masuk ke sekolah. Tapi banyak orang tua yang menolak karena dianggap sama dengan pendidikan seksual, padahal itu berbeda,” ujarnya. (*)
Editor: Farah Nazila
