SEMARANG, beritajateng.tv – Usai Syahrul Yasin Limpo atau SYL mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Joko Widodo, perombakan kabinet atau reshuffle menteri kini di depan mata.
Adapun reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Jokowi ini tak akan mudah untuk ditebak. Pengamat politik Undip Wahid Abdulrahman menilai, gaya kepemimpinan Jawa yang khas Jokowi membuat perombakan kabinet ini akan berlangsung dengan sangat hati-hati. Termasuk saat kemungkinan mengganti Syahrul Yasin Limpo.
“Menariknya politik Pak Jokowi itu gaya kepemimpinan Jawa. Beliau terkadang antara bahasa yang ada depan layar dengan di belakang layar itu agak sedikit beda. Kadang seinnya ke kanan, tapi beloknya ke kiri, tentu itu hati hati sekali,” ujar Wahid. belum lama ini.
BACA JUGA: Syahrul Yasin Limpo Undur Diri dari Jabatan Menteri Pertanian, Berikut Profilnya
Kehati-hatian Jokowi, menurut Wahid, berkaitan dengan Nasdem sebagai partai pengusung Syahrul Yasin Limpo. Lantaran tak hanya SYL, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga kuat masuk dalam daftar reshuffle atas kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
“Kalau konteks SYL itu nampaknya bagaimana pun kan dukungan dari partai Nasdem ke figur yang tidak Pak Jokowi restui, nampaknya SYL itu tentu masuk reshuffle,” bebernya.
Berbeda dengan SYL, Wahid menilai Jokowi akan lebih hati-hati dalam melakukan perombakan terhadap Dito yang merupakan kader Partai Golkar. Meskipun nantinya terbukti terlibat dalam kasus korupsi BTS tersebut, tak langsung membuat posisinya tergantikan secepat SYL.
“Dalam konteks Golkar, ini akan beda treatment, berbeda dengan Nasdem. Kalau Menpora mungkin waktunya juga relatif lebih panjang ya, tidak dalam waktu dekat reshuffle,” paparnya.
Syahrul Yasin Limpo diganti, Nasdem bakal terdampak
Menurutnya, posisi Partai Nasdem yang berbeda kubu dengan Jokowi membuat perbedaan treatment terhadap reshuffle Kabinet Indonesia Maju tersebut.
“Tentu kalau Golkar dari Presiden sendiri akan jauh perhitungan ya, daripada dengan Nasdem yang secara terang-terangan sudah berada pada kubu yang berbeda,” bebernya.
Terkait apakah kasus korupsi SYL akan menurunkan elektabilitas Partai Nasdem, Wahid tak menjamin hal itu. Menurutnya, isu-isu yang sifatnya berbau penegakan hukum seperti korupsi tidak berbanding lurus dengan elektabilitas sebuah partai.
BACA JUGA: Beberkan Ancaman El Nino di Jateng, Menteri Pertanian Minta Siapkan Hal Ini untuk Antisipasi
“Misalnya waktu PKS terkena kasus korupsi daging sapi di Kementerian Pertanian, sampai ada istilah PKS itu ‘Partai Kesandung Sapi’. itu dampaknya luar biasa. Tetapi faktanya adalah kemampuan partai melakukan kelembagaan politik, yakni melokalisasi isu itu,” ucap Wahid.
Perihal kemampuan partai dalam melokalisasi isu, Wahid menyebut PDI Perjuangan sebagai salah satu partai yang berhasil melakukan strategi tersebut. Tak hanya itu, Partai Gerindra dan Golkar juga tak luput dari partai yang menurutnya berhasil melakukan kelembagaan politik. Terutama saat ada kadernya yang terlibat kasus korupsi.
“PDIP, Golkar, dan Gerindra berhasil. Tinggal ini Nasdem gimana, ini ujian bagi mereka sebenarnya,” tandasnya. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
