SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, tak banyak memberi komentar terkait kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, dengan tersangka sang kiai, Ashari (52).
Sebelumnya, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, jumlah pondok pesantren di Jawa Tengah ԁiperkirakan mencapai sekitar 10 ribu lembaga. Baik yang memiliki izin maupun belum terdaftar resmi.
Besarnya jumlah tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, hingga pencegahan kekerasan seksual yang kerap berlindung di balik institusi pendidikan berbasis agama.
DP3AP2KB Jawa Tengah juga mengungkap, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, hanya sekitar 5.451 pondok pesantren yang tercatat resmi di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
BACA JUGA: Podcast Diminta Mijit dan Temani Tidur, Modus Kiai Cabul Pati ke Santriwati
Sementara sisanya yang belum berizin maupun belum terdata membuat jangkauan sosialisasi dan pengawasan pemerintah menjadi terbatas.
Namun, saat awak media meminta tanggapan terkait pengawasan pondok pesantren ke depan, mengingat masih banyak ponpes di Jawa Tengah yang belum terdata secara resmi, Luthfi justru meminta agar pertanyaan tersebut ԁiarahkan kepada kepolisian.
“Tanyakan ke Polda, nanya ke gubernur piye toh? [Tanyakan] ke Polda,” ujar Luthfi saat beritajateng.tv jumpai di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Selasa, 12 Mei 2026.
Gus Yasin Janjikan Perlindungan Santri Lewat Satgas Anti Kekerasan
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, berjanji akan memperkuat perlindungan santri melalui pembentukan sistem pencegahan kekerasan berbasis nilai-nilai pesantren.
Salah satu upaya konkret yang tengah ԁisiapkan adalah pembentukan satuan tugas anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan serta anak di lingkungan pondok pesantren.
