Ia menilai, rezim Prabowo-Gibran mencoba mengendalikan semua unit-unit kementerian krusial sesuai keinginkan mereka.
Contoh yang paling besar dalam hal ketahanan pangan. Pasalnya, militer ikut menggarap proyek food estate.
Bahkan, tutur dia, militer akan terjun untuk menyerap beras Bulog.
“Menurut saya ini bagian dari melengkapi sebuah skenario besar. Bahwa, semangat-semangat orde baru itu sengaja muncul kembali. Yang mana sentralisasi terjadi, di mana satu komando nanti,” papar dia.
Heran dengan keputusan DPR RI, Andreas yakin UU TNI hanya untungkan elite, bukan prajurit
Andreas pun mengecam ketidak laziman DPR RI, yang notabenenya merupakan wakil rakyat, justru malah membahas RUU dengan tertutup dan tergesa-gesa tanpa partisipasi publik.
“Lalu setelah mendapat protes teman-teman kemarin, tempatnya mendapat penjagaan alat tempur. Kenapa sih harus takut dengan aktivis? Mereka tidak membawa senjata. Wajar dong masuk, protes,” ungkap dia.
BACA JUGA: Tanggapi UU TNI, Pengamat Undip Singgung Trauma Sejarah: Ingatan Kolektif Rakyat Belum Hilang
Menyikapi masuknya TNI di jabatan sipil, hal ini ia sebut hanya kepentingan elit TNI semata, bukan untuk prajurit.
“Saya rasa ini hanya kepentingan elit ya. Yang prajurit butuhkan itu kesejahteraan. Lalu mereka butuh bagaimana persenjataan mereka mengikuti sesuai dengan kemajuan zaman,” pungkas Andreas. (*)
Editor: Farah Nazila
