“Kami coba sampling di beberapa kelurahan. Kemarin contoh misal di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang ada satu RT yang belum mengajukan pencairan dana Rp25 juta per RT per tahun,” ujar Ali.
Selain itu, di Kecamatan Candisari Kelurahan Karang Anyar serta di Semarang Utara, Kelurahan Panggung Lor. Ada pula satu RT di Kelurahan Karang Tempel dan lima RT di Kecamatan Semarang Timur yang belum mencairkan.
Dorong RT Manfaatkan BOP
Pihaknya menyayangkan jika masih ada Ketua RT yang belum mencairkan dana tersebut. Padahal, dana ini merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk mendukung kegiatan di tingkat paling bawah. Seperti kebersihan lingkungan, penguatan ketahanan sosial, hingga pembangunan kecil.
Ali menegaskan bahwa Ketua RT memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bantuan pemerintah dapat masyarakat rasakan.
Namun, ia memahami bahwa kemungkinan masih ada Ketua RT yang belum familiar dengan prosedur pencairan atau merasa khawatir dalam penggunaannya.
“Kami siap memfasilitasi melalui dinas terkait jika ada hambatan administratif. Yang penting, masyarakat tidak di rugikan,” tambahnya.,” tutupnya.
Pemerintah harapannya terus memperkuat komunikasi dengan para Ketua RT agar pelaksanaan Perwal 32/2025 berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ali berharap masyarakat bisa memanfaatkan dana operasional RT ini sebaik mungkin.
“Harapan saya, RT bisa mencairkan dana Rp25 juta per RT per tahun atau bantuan operasional RT dan RW ini. Jadi, tidak mesti harus Agustus. Nanti bisa untuk pencairan di bulan September, Oktober, atau Desember. Harapannya tetap bisa memanfaatkan bantuan operasional ini untuk kebutuhan masyarakat,” lanjutnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
