SEMARANG, beritajateng.tv – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah meminta pemerintah melakukan audit ekologis menyeluruh sebelum menjalankan rencana pembukaan tambak ikan skala besar guna memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
WALHI menilai kebijakan yang terburu-buru tanpa evaluasi lingkungan berpotensi mengulang problem tata kelola pesisir seperti yang terjadi di Sayung maupun pencemaran tambak udang di Karimunjawa.
Direktur WALHI Jawa Tengah, Fahmi Bastian, mengingatkan bahwa sebagian wilayah pesisir pantai utara Jawa sudah berada dalam kondisi rentan abrasi, penurunan muka tanah, dan banjir rob.
Pembukaan tambak tanpa mitigasi, kata dia, dapat memperburuk keadaan karena biasanya berdampak pada hilangnya kawasan mangrove, penyangga alami pesisir.
“Pembukaan tambak besar-besaran bakal membabat habis mangrove,” ujar Fahmi saat beritajateng.tv temui di daerah Pleburan Kota Semarang, belum lama ini.
BACA JUGA: Pantura Jateng Masuk Zona Kritis, WALHI: Kota Lama Semarang Bisa Jadi Laut pada 2045
Fahmi pun mencontohkan kawasan Sayung, Kabupaten Demak, yang kini terancam tenggelam akibat abrasi dan rob. Menurutnya, kerusakan itu merupakan akumulasi perubahan iklim dan hilangnya sabuk hijau mangrove sejak era 1980-1990-an, saat tambak mulai dibuka besar-besaran.
“Kita punya contoh Sayung tahun 1980 hingga 1990-an; kawasan mangrove ditebangi, pembukaan besar-besaran karena tambak merajalela,” tuturnya.
