Rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hingga 250 persen menjadi pemicu utama kemarahan publik. Selain itu, kebijakan perubahan hari sekolah menjadi lima hari memunculkan penolakan luas. Pemerintah Kabupaten Pati juga menuai kritik setelah membubarkan posko donasi aksi masyarakat.
Situasi semakin memanas saat Sudewo melontarkan pernyataan yang menantang masyarakat untuk berdemo menolak kenaikan PBB. Pernyataan tersebut memperburuk hubungan antara pemerintah daerah dan warga. Meski pemerintah kemudian membatalkan sebagian kebijakan, kepercayaan publik terlanjur menurun.
Kontroversi tidak berhenti pada kebijakan daerah. Sudewo juga beberapa kali berurusan dengan KPK sebelum menjabat bupati. Penyidik memeriksa Sudewo sebagai saksi pada Agustus dan September 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek strategis nasional. “KPK memeriksa saudara SDW sebagai saksi pada perkara pembangunan jalur kereta api,” ujar Budi.
BACA JUGA: Terjaring OTT KPK, Bupati Pati Sudewo Punya Harta Kekayaan Rp31,5 Miliar: 31 Aset di Solo hingga Tuban
Dalam persidangan perkara serupa pada November 2023, jaksa KPK juga mengungkap penyitaan uang Rp3 miliar yang berasal dari Sudewo. Fakta tersebut terungkap saat KPK menghadirkan Sudewo sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Semarang.
Puncak sorotan publik terjadi saat KPK menangkap Sudewo dalam OTT di Pati pada Senin, 19 Januari. KPK kemudian membawa Sudewo untuk menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus sebelum melanjutkan proses hukum ke Jakarta.
Deretan kebijakan kontroversial, rekam jejak politik, serta persoalan hukum menjadikan sosok Sudewo sebagai figur yang memicu perdebatan tajam. Perkembangan kasus hukum yang menjeratnya kini menjadi perhatian masyarakat luas, khususnya warga Kabupaten Pati. (*)
