“Percuma saja Pilkada 2024 yang akan menghabiskan anggaran Pilkada 27 Triliun versi Menteri Dalam Negeri kalau hanya untuk memuaskan syahwat Jokowi yang sangat bernafsu dengan kekuasaan yang abadi,” tekan dia.
Selain itu, Sandra turut menyoroti peran kuasa Jokowi dalam penyanderaan partai politik. Mulai dari reshuffle kabinet pergantian Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. hingga pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto.
Menurut Sandra, terjadinya penyandreraan partai politik disebabkan banyaknya dosa para elite politik. Sehingga, Jokowi memanfaatkan hal itu untuk melanggengkan kekuasaannya.
“Padahal secara esensial partai politik harusnya sebagai Part of Idea bagi masyarakat malah menjadi All of Idea Jokowi. Sehingga kami meminta agar Partai Politik dibubarkan sebagai tanggungjawab moral terhadap rusaknya demokrasi,” pungkas Sandra. (*)
Editor: Farah Nazila
