Eko bercerita bahwa kabar adanya program PTSL ini ia dapat dari sosialisasi RT dan RW. “Pihak kelurahan mengumpulkan kami untuk sosialisasi PTSL. Kemudian ia minta mengumpulkan berkas-berkas,” jelas Eko.
“Sebelumnya, hanya memiliki surat tanah letter C dari kelurahan. Saya ngurus ini biar ada kepastian hukumnya dan sudah pasti hak milik tanah ini punya saya,” bebernya.
Program PTSL Semarang
Sementara itu, Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bersama Kantor Pertanahan BPN telah menyerahkan totalnya 8.247 sertifikat PTSL tahun 2023.
“Hari ini kami serahkan sertifikat Program PTSL bagi 1.024 di Keluarahan Candisari,” kata Mbak Ita sapaan akrabnya, Senin.
Mbak Ita menjelaskan, bahwa ada tiga kelurahan dengan penerima sertifikat PTSL terbesar. “Yang paling besar ada tiga, yakni Pedurungan, Candisari, dan Gajahmungkur. Sehingga sertifikat ini bisa di serahkan sekaligus,” ujarnya.
Ia menyebut, tahun 2024 ini program PTSL masih akan terus berlangsung sampai tahun 2025. Sementara untuk sertifikat aset milik Pemkot Semarang sebanyak 607 sertifikat telah diserahkan hari ini juga.
“Aset Pemkot ada 607 sertifikat, di tahun 2024 diharapkan bisa selesai semuanya. Ada juga aset Pemkot Semarang yang di kuasai atau masyarakat gunakan. Tetap akan kami sertifikatkan HGB di atas HPL. Mereka tetap harus menyelesaikan kewajiban, berupa BPHTB, dan pembayaran PBB,” sebut Mbak Ita.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Sigit Rachmawan Adhi mengatakan, Program PTSL 2023 pertama kali telah selesai. “Selama 2023, total kami berhasil mensertifikatkan tanah PTSL sebanyak 8.247 sertifikat. Kemudian aset Pemkot Semarang sebanyak 607 sertifikat,” jelas Sigit. (*)
Editor: Elly Amaliyah
