“Nah kemudian tadi rapat berkembang kita akan tambah lagi kerja sama pengelolaan sampah. Kemudian juga akan menyangkut tanggul laut atau giant sea wall program prioritas Bapak Presiden sepanjang Pantai Utara Jawa,” jelas Suhajar.
Ia menyebut seluruh hasil kesepakatan tersebut tidak akan berhenti pada level penandatanganan antargubernur saja. Pada Juni mendatang, FKD-MPU bakal mempertemukan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari masing-masing provinsi untuk menyusun rencana aksi yang lebih teknis.
“Setelah rapat kerja gubernur ini insyaallah bulan Juni nanti kami tindak lanjut rapat kepala OPD terkait pada bidang-bidang yang kami sepakati untuk menyusun rencana aksinya,” lanjutnya.
FKD-MPU Mulai Bangun Dashboard Pangan hingga Wacana Holding BUMD
Selain sektor pariwisata dan energi, kerja sama bidang pangan juga mulai berjalan melalui jejaring BUMD pangan dari 10 provinsi anggota FKD-MPU. Suhajar menerangkan, sekitar 64 persen kebutuhan pangan nasional selama ini berasal dari provinsi-provinsi yang tergabung dalam forum tersebut.
Ia mengatakan tantangan terbesar sektor pangan saat ini bukan hanya produksi, tetapi juga ԁistribusi dan pengendalian harga antarwilayah. Maka dari itu, sebanyak 12 BUMD pangan dari 10 provinsi mulai membangun jaringan ԁistribusi bersama. Yakni guna memperkuat stabilitas pasokan dan inflasi daerah.
“Pangan juga demikian, hari ini kita fokus pangan. Sebanyak 64 persen pangan Indonesia ada di 10 provinsi ini. Nah, pangan di 10 provinsi ini ԁistribusinya ԁikelola 12 BUMD pangan, Jawa Tengah ada, semuanya ada,” jelasnya.
Suhajar mengungkap FKD-MPU bersama Pemprov DKI Jakarta juga mulai menyiapkan dashboard pangan bersama. Isinya memuat informasi stok dan harga pangan lintas daerah secara terintegrasi.
“Kita dengan Jakarta sudah sepakat akan membangun dashboard pangan. Informasi tentang harga pangan, stok pangan untuk mendukung pemerintah pusat bagaimana pengendali inflasi,” katanya.
Ke depan, kerja sama antardaerah tersebut bahkan berpotensi berkembang menjadi holding BUMD pangan lintas provinsi apabila jaringan ԁistribusinya semakin matang.
