“Ada pemeriksaan PAD di Kota Semarang, ini masih banyak hal yang harus dibenahi. Artinya, pendapatan yang belum terdata, sehingga potensi pendapatan gak menggambarkan yang riil,” tegas dia.
BACA JUGA: Terima 386 Aduan Sepanjang 2024, Ombudsman Soroti Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng
Selanjutnya, Karyadi menyebut BPK RI juga melakukan pemeriksaan di tujuh infrastruktur se-Jawa Tengah. Antara lain, Karanganyar, Banjarnegara, Banyumas, Blora, Kudus, Magelang.
“Di situ temuannya kekurangan volume, tapi nilainya kecil-kecil, namun tetap masih ada. Kemudian kelebihan pembayaran atau keterlambatan pembayaran, satu dua saja,” jelasnya.
Kendati ada temuan dan evaluasi dalam LHP itu, Karyadi mengapreasiasi Pemprov Jawa Tengah.
“Artinya apa? Jateng luar biasa, effort BPK sudah sosialisasi, diskusi. Temuan itu memang ada, tapi hanya kecil-kecil. Seperti kami periksa di Lab Paramitha, tetap ada penyakitnya kaya batuk, pilek, tapi yang bikin mati kayak [penyakit] jantung, liver, paru-paru, itu gak ada,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
Respon (1)